Sanem Persilahkan KPK Usut Korupsi RSUD

TANJUNGPANDAN – Dugaan adanya tindak pidana korupsi atas pembangunan RSUD di Kabupaten Belitung mencuat. Hal ini setelah adanya pengakuan dari anggota komisi pemberantasan korupsi (KPK) saat bersaksi atas sidang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Fachruddin Victory (Atup) dan Nurhalal (Andi), di Pengadilan negeri Tanjungpandan, Rabu (26/11) lalu.

Fungsional Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Imam Tur Mukhdi, anggota KPK yang diminta menjadi saksi mengatakan bahwa di dalam database KPK ada laporan terkait RSUD. Laporan tersebut disampaikan oleh Monalisa (Mona) yang mengaku sebagai anggota Indonesian Corruption Watch (ICW).

RajaBackLink.com

Baca Juga:  Diskominfo Himbau Bijak Bermedia Sosial

Menanggapi hal itu, Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) tegas mengatakan, bahwa tidak akan menghalang-halangi KPK jika ingin mengusut proyel tersebut.

“Kalau memang itu dilaporkan, kita silahkan la, otomatis ditanggapi laporan itu. Bagi aku sih sebetulnya dilaporkan seperti itu kalau untuk ditindak lanjuti silahkan. Itu tidak akan menghalang-halangi, karena kewajiban kewenangan mereka,” kata Sanem usai sidang paripurna, Kamis (27/11) kemarin.

Ketika ditanya wartawan, tidak nampak wajah pucat ataupun gemetar. Ia mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Karena hingga saat ini belum ada yang mengetahui pasti seperti apa laporan tersebut. Apakah yang dilaporkan bupati atau orang lain.

Baca Juga:  Dinkes Beltim Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

“Tapi pelapor (Mona, red) lebih tahu secara kontruksi, tapi aku tidak sampai memahami sekelumit itu,” ucap Sanem.

Meskipun diketahui selama ini selalu saja ada penundaan pengoperasian RSUD yang terletak di Perawas. Kepada wartawan ia menginformasikan, bahwa tahun ini RSUD tersebut mendapat dana bantuan dari provinsi.

“Aku tidak mempermasalahkan, soalnya mempersalahkan yang itu kita ingin membangun yang lain. Nyikapi permasalahan itu untuk majukan rumah sakit ini gimana,” pungkasnya. (ade)

Tags:
author

Author: