Sejak Februari, Besadu Sudah Terima 404 Laporan

by -
Sejak Februari, Besadu Sudah Terima 404 Laporan

Sejak Februari, Besadu Sudah Terima 404 Laporan

Utamanya Urusan Lampu Jalan, Jalan, dan Pelayanan Kesehatan

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Sejak diluncurkan pada bulan Februari kemarin, Saluran Aspirasi dan Aduan (Besadu) telah menerima 404 Aduan hingga Oktober 2019. Dari jumlah sebanyak 404 laporan tersebut, sebanyak 278 Aduan telah diselesaikan oleh OPD terkait.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Belitung, Fithrorozi, menyebutkan, aduan yang dikirimkan masyarakat terkait banyak hal. Dari data yang dihimpun tim Besadu, jenis permasalahan yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu gangguan lampu jalan, kerusakan jalan, dan pelayanan kesehatan.

“Rata-rata tiap bulannya itu beragam. Yang paling banyak diadukan masyarkat itu masalah lampu jalan, kerusakan jalan, sampah, dan pelayanan kesehatan,” katanya di ruang bidang IKP Diskominfo Belitung, kepada belitongekspres.co.id, Jum at (22/11) kemarin.

Sementara itu, Kasi Produksi Informasi dan Saluran Aspirasi Diskominfo, Upik Sumari, menerangkan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang SOP Besadu. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang meminta aduannya diselesaikan di luar jam operasional Besadu. Dirinya tidak mempermasalahkan jika masyarakat Besadu di luar jam operasional, namun aduan tersebut akan diteruskan pada saat waktu operasional Besadu.

“Jam Operasional Besadu itu kan jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dari senin sampai jumat. Jadi kalau ada aduan yang masuk di luar waktu itu ya kita teruskan pada jam operasional berikutnya,” paparnya.

Selain permasalahan waktu operasional, ada beberapa masalah lain yang belum bisa diteruskan oleh Besadu. Para pelapor seringkali tidak mengirimkan nomor induk kependudukan. Padahal melampirkan NIK adalah syarat aduan tersebut diterima. Permasalahan yang bukan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten juga kerap kali masuk ke sistem Besadu. Namun tim Besadu tetap berusaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kalau masalah jalan provinsi atau nasional itu kan bukan wewenang Pemkab, tapi kita tetap berusaha koordinasi,” imbuh Upik. Upik menyarankan agar aduan yang bukan menjadi wewenang Pemkab atau instansi vertikal seperti polisi, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, BPN, dan lainnya akan lebih pas jika diadukan melalui sistem SP4N Lapor!.

Editor: Subrata
Reporter: Doddy Pratama