Sekda Belitung: Melanggar Prokes, Denda Rp50 Ribu!

by -
Sekda Belitung: Melanggar Prokes, Denda Rp50 Ribu!
Sekda Belitung, MZ. Hendra Caya.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten Belitung, akan menerapkan denda Rp 50 ribu bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (Prokes), seperti tidak menggunakan masker.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Belitung sudah selesai melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan.

“Perbup sudah ditandatangani, senin akan kita rapatkan akan buat jadwal untuk turun ke lapangan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung MZ. Hendra Caya saat ditemui Belitong Ekspres, Sabtu (19/9).

Menurutnya, diberlakukan sanksi administratif dan sosial serta sanksi bayar Rp 50 ribu itu, biar ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker. “Kita hanya ingin mengingatkan masyarakat untuk lebih sadar dan pentingnya menjaga Protokol Kesehatan, karena untuk kita bersama,” sebutnya.

Kemudian kata Hendra, setelah rapat Senin (21/09) nanti, pihaknya akan lakukan sosialisasi dan sambil bergerak melakukan razia dalam rangka sosialisasi yang intinya pemberitahuan berlakunya peraturan tersebut. “Dalam penegakkan aturan ini kami juga akan menggandeng TNI/Polri,” ujarnya.

Dikatakan Hendra, selain mulai menerapkan sanksi administratif berupa denda pihaknya juga menerapkan sanksi sosial lainnya seperti menyapu jalan, membersihkan tempat wisata dan membersihkan tempat ibadah dan lainnya.

“Kita ingatkan dulu dengan memberikan sanksi sosial, kalau memang berkali-kali melanggar dan bandel, barulah mereka harus menbayar,” jelasnya.

Hendra menambahkan, adapun yang menjadi sasaran atau target dari penegakkan aturan tersebut adalah individu atau perorangan bahkan termasuk juga tempat usaha yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

Dirinya juga menegaskan bagi tempat usaha yang didapati melanggar protokol kesehatan makan akan diberikan teguran secara lisan hingga tindakan lainnya seperti pencabutan izin usaha. “Namun intinya adalah pembinaan jadi ada teguran lisan, sanksi sosial dan denda administratif,” tukasnya. (dod)