Sekdes pun Terkena Dampak

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR – Sekretaris Desa yang berstatus PNS pertanyakan penempatannya sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal mendasar kekhawatiran para Sekdes adalah status kedudukan Sekdes PNS di desa menurut UU tersebut. Mengingat beberapa ketentuan tidak lagi mengatur posisi sekdes berstatus PNS.

Menurut anggota Komisi I DPRD Beltim bidang urusan Kepegawaian dan Pemerintah Desa, Koko Haryanto, amanah dalam UU Desa sangat jelas mengenai sekretaris desa bukan dari PNS. Hal ini terlihat dalam pasal yang berkaitan dengan pola rekruitmennya. Dalam pasal 50 UU Desa, Sekdes adalah warga Desa yang memiliki syarat tertentu dan tidak menyebutkan dari unsur PNS.

“Keberadaan Sekdes yang PNS saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan amanah UU Desa, mengingat pola rekruitmennya yang sudah berbeda dengan peraturan yang sebelumnya bahwa sekdes harus dari unsur PNS,” ujar Koko Kamis (12/2) kemarin.

Baca Juga:  Kelola Keuangan Daerah, Beltim Terapkan 3 Azas

Koko yang juga mantan Kades Burung mandi kecamatan Damar, menambahkan, ketidaksesuaian tersebut juga dilihat dari peraturan pelaksanaan. Yaitu, PP 43 Tahun 2014 bahwa gaji sekretaris desa ditetapkan oleh Bupati sebanyak 75 persen dari gaji kepala Desa. Sementara gaji PNS bukan ditetapkan oleh Bupati melainkan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dengan memposisikan Sekdes dengan status PNS terlalu lama, justru bertentangan dengan UU dan PP pelaksanaannya, walaupun dijelaskan dalam pasal peralihannya bahwa perangkat desa yang berstatus PNS penempatannya akan diatur oleh PP.

“Saya menilai bahwa Pemerintah daerah dapat secara langsung menerapkankan dan menyesuaikan atas perintah UU dan PP yang ada dengan menempatkan PNS tersebut ke SKPD Kecamatan atau satker sektoral sesuai dengan kompetensi masing-masing,” jelas Koko.

Baca Juga:  Fahri Raza dan Vanessa Raih Bujang Dayang Manggar 2019

Hal ini dilakukan, kata Koko, mengingat ada sekdes PNS yang ikut formasi CPNS pada jabatan fungsional tertentu sebelumnya. Sehingga mereka memerlukan kenaikan pangkat, tunjangan dan karier mereka sebagai PNS.

“Hasil konsultasi kami ke Mendagri jelas menyebutkan bahwa Sekdes PNS harus sudah ditempatkan ke SKPD paling lambat 2015-2016 oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Pemerintah daerah melalui BKD atas saran dari Pemdes dapat melakukan langkah-langkah guna merespon keluhan Sekdes PNS tersebut,” harap Koko.

“Apalagi saat ini tunjangan mereka diturunkan dari Rp.700 ribu menjadi Rp.400 ribu. Sementara beban tugas dan tanggungjawab mereka bertambah dengan besarnya anggaran di desa saat ini.Posisi mereka ini sebagai pegawai dengan golongan rendah perlu ditingkatkan kesejahteraannya, bukan hanya kepada yang memiliki golongan tinggi saja,” pungkasnya. (feb)

Rate this article!
Sekdes pun Terkena Dampak,5 / 5 ( 1votes )
Tags:
author

Author: