Sekolah Boleh Galang Sumbangan Sukarela

by -

TANJUNGPANDAN – Polemik yang terjadi di masyarakat dan Media Sosial (Medsos) soal pungutan komite sekolah ditanggapi Anggota Komisi III DPRD Belitung Saryadi.  Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi APS di DPRD Belitung ini, meluruskan polemik tersebut berdasarkan Peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.  “Jadi begini, komite sekolah itu boleh melakukan penggalangan dana untuk kegiatan di sekolah. Tetapi sifatnya berbentuk bantuan/sumbangan suka rela. Tidak bisa dipasang tarif maupun jumlahan,jadi itu yang (dimaksud) tidak boleh,” katanya kepada Belitong Ekspres, Kamis (2/3) kemarin di ruang kerjanya.

Dilanjutkan Politisi PPP ini, pelaksananya murni komite sekolah yang telah di bentuk secara resmi. Dan organisasi tersebut beranggotakan wali murid, serta tidak melibatkan guru-guru dari sekolah tersebut. Lantas, hasil dari penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.  “Kalau guru- guru tidak boleh terlibat dalam komite sekolah.Begitu pula dari Anggota DPRD, dari pejabat daerah, itu juga tidak boleh. Yang jelas sesuai pertemuan Kunker (ke Mendikbud) beberapa waktu lalu kurang lebih seperti itu,” ujarnya.

Ditambahkan Saryadi, hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Sekolah. Tetapi, harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan secara rutin kepada wali murid, minimal laporan itu disampaikan per semester.  “Hasil penggalangan itu bisa menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana. Dan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” terangnya.

Pesan Saryadi, bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan memberikan bantuan/sumbangan suka rela tidak akan dipermasalahkan. Malah sangat membantu, karena hingga saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan Hasil penggalangan dana itu, salah satunya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler dan lainnya.

“Yang paling urgen itu masalah gaji guru honor. Soalnya hingga saat ini kita masih banyak kekurangan guru (PNS), maka dari itu kita masih membutuhkan jasa mereka. Kalau hanya mengharap bantuan dari dana BOS dan bantuan Pemda, gaji yang mereka akan mereka terima tidak terlalu besar, mungkin perorangnya tidak sampai satu. Sementara mereka mengajar hampir sama dengan yang sudah PNS. Oleh karena itu dana komite masih tetap masih diperlukan, asalkan sifatnya mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” pungkasnya.(mg2)