Sekolah Menentukan Kelulusan Siswa

by -

Oleh : Drs. Hamrin, M.M.Pd*

Perbedaan Kebijakan Mendikbud Anies Baswedan  yang mencolok dibandingkan dengan sebelumnya adalah bahwa sekolah menentukan kelulusan siswa dalam menempuh proses pembelajaran selama tiga tahun untuk jenjang SMP/MTs dan sederajat SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK dan sederajat.
Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat, bahwa seorang siswa dinyatakan berhasil diperoleh dari Nilai Sekolah/ Madrasah /Pendidikan Kesetaraan yang merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 50% sampai dengan 70% dan nilai ujian sekolah dengan bobot 30% sampai dengan 50%, sehingga total keduanya menjadi 100%.
Nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs,SMPLB, dan Paket B/Wustha diambil semester I sampai dengan semester V dan semester III sampai dengan semester V untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK dan Paket C.
Kewenangan sekolah menentukan bobot nilai rapor dan ujian sekolah setelah mendapat persetujuan rapat dewan guru dan dapat saja masing-masing sekolah berbeda bobot, misalnya Nilai rata-rata rapor ditentukan 70% dan Nilai Ujian Sekolah 30%.
Dari Nilai Gabungan tersebut diperoleh Nilai Akhir (NA) yang dapat saja ditentukan oleh sekolah misalnya minimal nilai 5 untuk setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran adalah 6,0. Lebih lanjut pada pasal 2 Permendikbud  No. 5 Tahun 2015, dinyatatan bahwa perserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah  a). menyelesaikan seluruh program pembelajaran, b). memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan c). lulus ujian sekolah.
Bila kita amati bahwa siswa untuk lulus harus mengikuti tahapan tersebut dengan proses sebelum dan sesudah ujian sekolah dilaksanakan. Karena itu, sekolah harus benar-benar melakukan tahapan itu, jangan sampai menimbulkan masalah terhadap siswa. Misalnya, seorang siswa tidak memiliki nilai rapor pada semester tertentu.
Bila ini terjadi, maka siswa tersebut dinyatakan gagal atau tidak lulus, karena tidak memenuhi kriteria kelulusan. Lantas, seorang siswa tidak memperoleh nilai sikap/perilaku baik, maka ini juga menjadi hambatan kelulusan siswa. Pelaksanaan Ujian Sekolah dilakukan sebelum Ujian Nasional pada bulan Maret 2015, sedangkan Ujian Nasional pada bulan April untuk  SMA/MA/SMK sederajat yaitu 13-16 April  2015, pada dan bulan Mei 2015 untuk SMP/MTs sederajat yaitu 4-7 Mei 2015.

Hasil Ujian Nasional Tidak Masuk Kriteria Kelulusan
Pada pasal 21 Permendikbud Noomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan BSNP No.0031/ P/BSNP/III/2015 bahwa Hasil Ujian Nasional digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Walaupun Ujian Nasional bukan lagi termasuk kriteria kelulusan, namun prosedur dan mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional tetap seperti tahun sebelumnya.
Artinya, kedudukan Ujian Nasional jangan dipandang sebagai pelengkap saja. Untuk itu, pihak sekolah harus mengkondisikan Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan BSNP tersebut yang menuangkannya pada POS Ujian Nasional milik sekolah untuk mempermudah penyelenggaraan Ujian Nasional di Sekolah.
Berdasarkan informasi terbaru dari Kemdikbud, mulai tahun 2015 Ujian Nasional terus dibenahi. Bagi siswa yang nilai UN-nya belum mencapai standar nilai kompetensi 55 atau kurang, dapat memperbaiki nilainya untuk mata pelajaran tersebut dalam ujian perbaikan pada tahun berikutnya.
Diperkenalkannya Ujian Nasional dengan menggunakan komputer atau Computer Based Test dengan maksud agar lebih efisien dan fleksibel. Untuk Sekolah yang mampu dengan fasilitas IT memadai diperkenankan melaksanakan UN berbasis komputer. Siswa akan memperoleh Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang lebih bermakna.
SHUN adalah laporan hasil ujian nasional yang dibuat lebih informatif dan deskriptif. Selain memuat hasil nilai UN, SHUN dilengkapi dengan keterangan materi apa yang masih kurang atau sudah cukup baik pada setiap mata pelajaran.
SHUN ini diberikan untuk memenuhi hak siswa mengetahui capaian kompetensinya terhadap mata pelajaran yang diujikan. Jadi, dalam SHUN  kompetensi siswa dari Hasil Ujian Nasional akan dipetakan dengan Kategori Nilai dan Rerata Kab/Kota, Rerata Provinsi, dan Rerata Nasional.
Harapan Pemerintah Pusat (Kemdikbud) terhadap Ujian Nasional adalah mendorong siswa suka belajar dan mendorong penguasaan kompetensi. Selain itu, mampu memberi informasi detil dan menyeluruh capaian kompetensi. Lantas, dapat dipakai sebagai acuan antar provinsi dan dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk jenjang lebih tinggi.
Menurut penulis, dengan diberikannya kewenangan penuh sekolah menentukan kelulusan siswa, hendaknya disikapi lebih serius. Jadi, kini saatnya sekolah menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran yang diahkiri dengan Ujian Sekolah dapat terus dibenahi dan dipertanggungjawabkan. Saatnya Sekolah menunjukkan bahwa perolehan hasil Ujian Sekolah tidak jauh berbeda dengan hasil Ujian Nasional. Bila perlu, hasil Ujian Nasional lebih baik dari Ujian Sekolah sepanjang dilakukan dengan baik dan benar tanpa adanya kecurangan.

Tidak ada lagi Ujian yang Istimewa
Saya fokus ke Ujian Sekolah dengan anggapan bahwa nilai rata-rata rapor tidak bermasalah. Apabila Ujian Nasional hasilnya lebih baik dari Ujian Sekolah berarti siswa kita sudah mencapai penguasaan kompetensi. Sesungguhnya apa yang diujikan pada Ujian Sekolah materinya tidak jauh beda dengan materi Ujian Nasional. Sebab, apa yang dipelajari sebelumnya adalah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Semoga saja ketika Ujian Nasional tidak dijadikan salah satu kriteria kelulusan, hasil Ujian Nasional akan lebih baik dari sebelumnya. Ujian Nasional tidak perlu ditakuti lagi. Tetapi, sayangnya masih ada istilah siswa tidak lulus Ujian Nasional dan diberi kesempatan untuk ujian perbaikan. Jadi, walaupun siswa dinyatakan sudah lulus, dia hanya mendapatkan Sertifikat Tamat Belajar (STB) dan tidak mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
Kita belum tahu kebijakan berikutnya seperti apa yang akan dipakai dalam penentuan seorang siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi apakah berdasarkan STB atau SHUN atau keduanya.
Menurut hemat penulis, STB saja yang dijadikan dasar penerimaan peserta didik baru. Apabila sudah lulus ujian nasional, perbaikan siswa tersebut wajib melaporkan SHUN-nya ke sekolah yang baru. Jangan sampai siswa berkesimpulan, bahwa Ujian Sekolah saja yang perlu diperhatikan dan benar-benar berjuang keras untuk belajar dibandingkan dengan Ujian Nasional.
Selain itu, perlunya didukung oleh pihak sekolah seolah-olah memberikan sinyal memperkuat Ujian Sekolah dengan program-program yang dimunculkan. Seharusnya, siswa, sekolah dan orang tua mengkondisikan bahwa Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Ibarat dua sisi mata uang yang keduanya sama pentingnya dan tidak ada lagi ada Ujian yang istimewa.
Oleh karena itu, proses pembelajaran yang sudah dilakukan secara tuntas per semester oleh siswa dan guru hendaknya dijadikan profil mutu sekolah. Selain itu, dijadikan peta mutu oleh sekolah dalam menentukan kompetensi mana saja yang dimunculkan pada Ujian Sekolah dan sekaligus Ujian Nasional.
Serangkaian Kompetensi yang sudah dikaji ulang inilah dilakukan pendalaman materi yang diprogram pada kurun waktu tertentu. Pendalaman materi dimaksudkan untuk memperkuat kembali pemahaman siswa terhadap kompetensi-kompetensi tertentu. Bukankah di antara kompetensi tersebut siswa sudah tuntas dan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan sekolah?
Permasalahannya, sejauhmana tingkat daya ingat dan penguasaan konsep siswa kita terhadap kompetensi-kompetensi tersebut ketika dihadapkan dengan butir soal yang diujikan. Inilah tugas berat guru mengembalikan daya ingat siswa dan penguasaan konsep terhadap kompetensi yang pernah dipelajari sebelumnya.
Sebagai pengawas sekolah, penulis pernah menganalisis Kompetensi Dasar, Standar Kompetensi Lulusan, Indikator yang diujikan dengan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru dibandingkan dengan butir soal pada Ujian Nasional. Hasilnya, tidak ada perbedaan mencolok dari keduanya. Artinya, apa yang dilakukan oleh guru di kelas tidak jauh berbeda. Bahkan, domain kognitif yang diajarkan ada yang lebih tinggi dengan butir soal yang di ujikan pada Ujian Nasional. Dengan kata lain apa yang diajarkan oleh guru sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Ujian Nasional.
Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) bahwa Guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat 3 Nasional, tetapi Hasil Ujian Nasional Siswa menempati urutan keempat  dari bawah (urutan ke 29)  dari 33 provinsi di Indonesia.
Ada pernyataan Paryanta (Sekretaris Dikbud Kab.Belitung) pada Diklat Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Kabupaten Belitung, bahwa Guru kita di Provinsi Kepulauan Babel ini belum berkeringat. Maksudnya, Guru  kita itu belum sepenuhnya memaksimalkan kemampuannya untuk siswa dan baru  memaksimalkan  kemampuan Guru saja.
Kiranya hal yang menarik bila dilakukan kajian kritis lebih lanjut terhadap baik hasil Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah yang belum menggembiarakan dan kita tunggu hasil Ujian Nasional Tahun 2015 yang berbeda ini. Selamat Mengikuti Ujian Nasional.

*)Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung.