SEKOLAH Tak Boleh Terima Tenaga Honorer

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

TANJUNGPANDAN- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Junaidi menegaskan, bagi sekolah yang telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) tidak boleh lagi menerima tenaga honorer. Kecuali, memang sangat diperlukan.

“Artinya, kalo memang sekolah tidak butuh honor lagi, tidak usah dipaksakan untuk menerima. Karena, tidak semua sekolah itu, tidak mungkin tidak lengkap gurunya,” katanya kepada harian ini, kemarin,

Dia mengatakan, Kepala Sekolah berhak sepenuhnya dalam memberhentikan tenaga honorer, ketika ada mutasi guru pegawai negeri sipil (PNS) dari daerah lain.

Baca Juga:  Lanud ASH Gelar Donor Darah dan Bersih-Bersih Kawasan Wisata

“Hak pembayaran dan pemberhentian itu adalah hak prerogratif Kepala Sekolah,” sebutnya.

Di sisi lain, Junaidi memaparkan dengan jelas mengenai sumber pembayaran insentif tenaga honorer yang berasal dari uang negara (APBN). Lantas, pembayarannya itu, di kafer di dalam dana BOS (biaya operasional sekolah).

“Karena itulah, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu menginstruksikan kepada pihak Kepala Sekolah. Agar penerimaan tenaga honorer perlu dibicarakan lebih matang lagi,” sebutnya.

Diakuinya, hal tersebut dilakukan bukan berarti pihak sekolah tidak diperbolehkan menerima tenaga honorer. Tetapi, alasannya anggaran dana BOS dalam setiap tahunnya semakin berkurang.

Baca Juga:  Aster Kasad Mayjen TNI Bhakti Agus Fadjari Evaluasi TMMD ke 106

“Setiap tahun persentasi dana BOS semakin berkurang untuk membiayai pegawai honorer. Baik itu guru maupun pegawai tidak tetap,” paparnya.

Junaidi menambahkan, dalam aturan undang-undang tidak ada yang mengatur bahwa tenaga honorer meski sudah lama mengabdi harus dipaksakan oleh pihak sekolah/instansi dibayar dengan uang negara.

“Kan salah, kalo kita memaksakan guru untuk honor mengajar disekolah. Sementara, tidak ada lagi anggaran untuk pembayaran gajinya,” pungkasnya. (mg2)

Tags:
author

Author: