Semnas dan Call for Paper Fakultas Hukum UBB

by -
SEMNAS dan Call for Paper FH UBB

SEMNAS dan Call for Paper FH UBB

Ambil Tema Pembangunan, Lingkungan dan Keadilan Sosial

belitongekspres.co.id, BANGKA BELITUNG – Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar Seminar nasional (Semnas) bertajuk Pembangunan Nasional yang berwawasan lingkungan dan Berkeadlian Sosial, Kamis (19/9). Adapun Semnas ini ditujukan kepada para akademisi, masyarakat pemerhati lingkungan, perwakilan pemerintah dan mahasiswa.

Selain adanya Semnas, agenda kegiatan lainnya adalah Call of Paper yang bertujuan untuk membahas dan memberikan pendapat kritis terkait bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, agraria, sains dan teknologi, kesehatan, serta bidang pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, Semnas ini dihadiri oleh para pembicara yang mumpuni di bidangnya. Yaitu Dr. H. Erzaldi Rosman, MM, selaku Gubernur Bangka Belitung (Babel) didaulat menjadi Keynote Speaker. Sebagai narasumbernya Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro (UNDIP Semarang), Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si, M.COM, MPM, selaku perwakilan dari Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK), dan Dr. Derita Prapti Rahayu SH, MH, selaku Dosen Hukum Fakultas Hukum UBB.

Erzaldi memberikan pemaparan tentang dilematisnya aturan hukum terkait pasca penambangan. Hal tersebut disampaikan beliau terkait dengan masih banyaknya tumpang tindih atas peraturan terkait reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang yang ada di Bangka Belitung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Menurut Erzaldi, hal didasarkan pada masih banyaknya perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang sehingga daerah dan masyarakat di sekitar tambang hanya mendapatkan kerusakan pasca tambang tersebut.

Gubernur babel berharap, adanya seminar nasional ini memberikan adanya sumbangsih atau rekomendasi yang bisa diajukan kepada pemerintah pusat agar mau memperhatikan daerah-daerah yang terdapat kerusakan pasca tambang. Reklamasi terhadap daerah pasca tambang menurutnya harus dilakukan di daerah Provinsi Kep. Babel dan diharapkan bisa melibatkan masyarakat untuk dijadikan subjek yang mampu mengembangkan simpul-simpul ekonomi.

Sementara itu Derita Prapti Rahayu menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) berbasis kearifan lokal membangun Ecoliteracy di Kabupaten Bangka idealnya terdapat ketentuan tentang perencanaan, penetapan dan penyampaian wilayah pertambangan rakyat harus memperhatikan kearifan lokal.

Hal tersebut, menurut Dosen Hukum UBB ini, didasarkan pada bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan laporan studi kelayakan potensi tambang harus memperhatikan kearifan lokal. “Jadi konklusinnya adalah kelembangaan dalam wilayah pertambangan rakyat mengadopsi kearifan lokal yang ada,” ujarnya.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Rasio Ridho Sani. Menurut Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan KLHK Republik Indonesia ini, dalam penegakan hukum SDA untuk keadilan lingkungan dan keadilan sosial, butuh keputusan politik dan keputusan pejabat publik (pemerintah). Optimalisasi produk timah atau barang tambang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum.

“Resource Based Management secara prinsip (khususnya di Provinsi Bangka Belitung) yang semustinya dibangun secara komprehensi untuk masa depan 20-30 tahun ke depan,” ujarnya.

Pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi serta dampak yang akan ditimbulkan atau mungkin muncul atas pembangunan tersebut, sudah ada payung hokumannya yaitu di UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 H dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

Secara prinsip, lanjut Ridho, Indonesia menggunakan Green Constitution sebagai produk tertinggi mengenai permasalahan lingkungan secara utuh yang kemudian diperkuat melalui aturan turunannya.

“Yang menjadi menarik adalah terkait kepemimpinan lingkungan unutk mewujudkan keadilan lingkungan
dengan mengunakan sumber-sumber aturan yang ada,” terangnya.

Demikian pula halnya atas apa yang disampaikan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya. Guru Besar Hukum Undip ini memberikan wacana terkait reformulasi hukum pidana lingkungan yang dalam sejatinya belum dioperasikan secara maksimal oleh para stakeholder.

Ia menjelaskan, Hukum pidana lingkungan merupakan hukum yang berlaku ultimum remidium, yang dalam aturan hukumnya (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) terdapat tiga sanksi sekaligus yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Dalam akhir seminar tersebut, ia memberikan pemaparan tentang reformulasi hukum musti dilakukan secara komprehensif menggunakan dasar filosofis, yuridis dan sosiologis agar tercipta tujuan dari keadilan sosial.

Hasil dari Semnas ini menerangkan bahwa permasalahan terkait lingkungan, hukum, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan pemerintahan berujung pada tata kelola dan/atau implementasi peraturan perundangan yang belum maksimal kan dilakukan oleh para penegak hukum, pemerintah bahkan pemahaman masyarakat terkait penambangan masih rendah.

SEMNAS dan Call for Paper FH UBB

Selesai kegiatan seminar, acara dilanjutkan dengan presentasi oleh para Peserta Call Paper yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Universitas Jambi, Universitas sebelas Maret, Universitas Muhammadyah Palembang, STIH Sumpah Pemuda Palembang, Universitas Panca Bakti Pontianak, UNTIRTA dan lain-lain.

Peserta sangat antusias dalam mengikuti acara. Call of Paper ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan dan upaya untuk memberikan ide gagasan baru untuk keberlanjutan permasalahan yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus-kasus tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, sektor ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan, dampak lingkungan bagi kesehatan serta bentuk kebijakan yang berasal dari hulu ke hilir menjadi topik Call of Paper.

Acara penutupan sekaligus pengumuman dan pembagian bingkisan bagi best presenter atau pemakalah terbaik di setiap ruangan presentasi call for paper, yaitu Bustanuddin dari Universitas Jambi, Julia dari FE UBB, Usman dari Universitas Jambi dan Siti Aisyah dari FPPB UBB.

Kegiatan belum usai, karena keesokan harinya, Jum’at (20/9), acara dilanjutkan dengan fiel trip bagi peserta Call for Paper ke beberapa spot pariwisata di Pangkalpinang, Bangka Tengah dan Bangka Induk. Tujuannya untuk mempromosikan keindahan Pulau Bangka, diantaranya Danau Biru, Kampong Pelangi, Mangrove, Museum Timah dan destinasi wisata lainnya. (rel)