Semoga Kasus PJU di Pulau Belitong Tidak SP3

Ilustrasi PJU

Ilustrasi PJU

Kajati Harus Buktikan Total Lost

KELUARNYA SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Ruang Terbuka Hijau (Tipikor RTH) –meski sudah ada tersangka–, menimbulkan pesimisme terhadap pengusutan Tipikor Penerangan Jalan Umum (PJU) Belitung dan Belitung Timur.

RajaBackLink.com

“Kita amati kinerja dan produktivitas Kejaksaan Tinggi sekarang ini belum tampak adanya produk-produk penyidikan Tipikor yang besar sesuai harapan publik. Justeru yang nampak baru-baru ini di koran diberitakan adanya penghentian kasus RTH itu, padahal dari hasil penyidikan dan penggeledahan itu sendiri penyidik menemukan fakta penghilangan dokumen asli dan heboh,” demikian pandangan yang dikemukakan penggiat anti korupsi Babel, Marshal Imar Pratama.

Rendahnya produktivitas penyidikan dikatakan Marshal dapat terlihat dari minimnya produk penyidikan Tipikor serta penuntutan hampir 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut hanya 1 produk Tipikor Kejati yang dituntut hingga meja hijau. “Yakni perkara pipa Merawang bersumber dari APBN. Perkara pipa tersebut juga sebetulnya hanya peninggalan penyidikan semasa Kajati Happy, jadi semasa murni pak Aditia Warman masih nihil penuntutan,” ucapnya.

Baca Juga:  Kasus Korupsi PJU Belitung dan Beltim, 3 Orang Jadi Tersangka

Diakui, mulanya muncul optimisme ketika 2 kasus yang sempat ditangani hingga muncul nama tersangka. “Yakni perkara RTH dan cetak sawah dulu itu. Tetapi faktanya RTH justru sudah SP3. Sementara yang cetak sawah nasib dan kepastian hukum tersangkanya belum diketahui. Padahal presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan agar penyidikan-penyidikan hukum terutama Tipikor jangan lagi ada ketidakpastianya apalagi bila sampai berujung kegaduhan publik,” tutur kandidat Doktor Universitas Borobudur itu.

Agar publik dapat kembali memberikan apresiasi seperti yang lalu-lalu, diharapkan Kajati memacu jajaran di Pidsus untuk dapat produktif. Setidaknya kepastian hukum terhadap perkara yang menggantung secepatnya tuntas hingga persidangan.

“Begitu juga dengan perkara PJU yang sudah ada penetapan tersangka. Serta adanya pernyataan kerugian negara total lost benar-benar terwujud dalam amar dakwaan serta penuntutanya nanti. Tetapi kalau sampai terulang lagi SP3, bakal memicu dan memanen kegaduhan publik,” tuturnya.

Dalam perkara PJU ini, ditambahkannya, sedikit memunculkan ketidaklaziman dalam penanganan perkara korupsi. Dimana kerugian negara dinilai total lost yang dinyatakan langsung oleh Kajati Aditia Warman.

Baca Juga:  Terlibat Tipikor, 1.906 PNS Dipecat

“Kalau memang penyidiknya bisa dan berani memunculkan secara terang benderang total lost itu tentu ini menjadi prestasi adanya pengembalian kerugian negara secara tuntas. Ini menjadi tren dan terobosan penyidikan terutama terkait dengan dugaan korupsi pengadaan PJU. Selain itu juga ‘total lost’ ini juga bisa menjadi referensi pola penyidikan buat penyidik Tipikor Polda Bangka Belitung yang juga sedang menangani perkara sama yakni dugaan korupsi PJU di Pemkab Bangka Selatan,” tutupnya.

Dalam perkara PJU mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Suranto Wibowo (SW) telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Suranto Wibowo penyidik Pidsus juga menetapkan 2 tersangka dari pihak kontraktor PT Niko Pratama Mandiri Jakarta masing-masing: Hidayat dan Candra.

Sementara, kasus Tipikor RTH sebelumnya juga sudah ada tersangka, namun kasus itu di-SP3. Padahal banyak kalangan PNS terseret di dalam kepemilikan lahan tersebut termasuk salah satunya kepala dinas, Rifai. (kin)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply