Sengketa Tanah Eks Tambak Udang Meruncing

by -

//Kades Nyatakan Klaim Wiliadi Tak Berdasar

TANJUNGPANDAN-Persoalan saling klaim tanah di Desa Sijuk Kecamatan Sijuk kian meruncing. Setelah ada nama Wiliadi mengklaim tanah eks tambak udang seluas 30 hektar, kini giliaran bantahan dilakukan oleh Kepala Desa Sijuk Syarizal. Kades menyatakan, tanah itu sudah tidak menjadi hak Wiliadi karena sebelumnya sudah ada pembayaran pada orang tuanya.

Seperti diketahui di areal tanah eks tambak udang seluas 30 hektar di lokasi Desa Sijuk Kecamatan Sijuk yang di klaim milik Wiliadi, salah satu warga Desa Sijuk. Tanah ini diakui Wiliadi merupakan tanah warisan dari almarhum kakeknya yang diperuntukkan kepada orang tuanya. “Tanah itu memang benar milik bapak saya, dari warisan kakek saya dulunya,” terangnya kepada sejumlah wartawan.

Wili menuturkan, ketika ia memerintahkan anak buahnya membersihkan lokasi di sekitar tanah tersebut. Tiba-tiba, Polsek Sijuk dan Camat Sijuk datang hingga marah-marah. “Lantas, dia (Camat,red) menyuruh aktivitas bersih-bersih di lokasi tersebut agar diberhentikan. Tak lama kemudian, puluhan massa datang ditempat yang sama,” tuturnya.

Ia mengatakan, sejumlah pekerjanya pernah diusir dan disuruh berhenti oleh Camat Sijuk, dari aktivitas bersih-bersih di lokasi tersebut. Alasannya, karena tanah eks tambak udang itu merupakan aset pemerintah desa Sijuk. “Selain itu, tanah tersebut kata Pak Camat masih dalam proses bersengketa,” ucap Wili.

Dikatakannya, kala itu dirinya sedang tidak berada di lokasi kejadian. Karena sedang melaksanakan salat jumat. “Bayangkan saja,waktu saya sedang salat jumat. Puluhan massa, tiba-tiba datang menghampiri saya di Mesjid. Seolah mereka tidak percaya, kalau saya lagi salat jumat,” tutur Wili.

Sementara itu, Kepala Desa Sijuk Syahrizal ketika dikonfirmasi wartawan BE via telepon Senin (16/3) lalu, mengatakan, Wiliadi sebelumnya sudah pernah melayangkan surat per tanggal 30 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati.

“Yang jadi masalah, tanah dibagian daerah Pantai yang 8 hektar itu, di klaim punya dia (Wiliadi,red) ada 6 hektar. Sedangkan, tanah itu sudah dibayar oleh PT Timah sebelum dikuasai oleh enam orang pemiliknya saat ini,” bantah Syahrizal tanpa menyebutkan nama enam pemilik lahan itu.

Syahrizal menyatakan, Wiliadi hanya mengacu pada surat kontrak tanah tahun 1965. Namun, dibalik itu ada SKT palsu yang dibuatnya di tahun 1984-1985 dengan tanah seluas lima hektar dan enam hektar.
“Kalau memang lahan itu adalah milik Wiliadi. Harusnya, bapaknya yang lebih dulu komplain. Tapi, ini kan, tidak ada.” tegasnya.

Dikatakannya, dokumen yang disampaikan Wiliadi ke Desa pada tanggal 30 Maret 2012 itu, awalnya hanya seluas 11 hektar. Lantas, sekarang berubah menjadi 30 hektar. “Kami (pihak desa dan masyarakat,red) sudah mengadakan rapat sebanyak dua kali. Pertama tanggal 8 Mei 2012 dan kedua tanggal 6 Februari 2013,” tutupnya.

Sebelumnya pihak Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Belitung belum lama ini, mengundang untuk melakukan mediasi antara warga masyarakat Desa Sijuk dengan Kepala Desa Sijuk serta Camat Sijuk pada Senin (16/3) Kemarin. Namun, rencana mediasi tersebut, batal dilaksanakan.

Ketika hal itu, dikonfirmasikan langsung kepada Bupati Belitung. Bupati Sahani Saleh menegaskan, siapapun itu, sepanjang dia memang benar-benar memiliki kelengkapan dokumen. Maka, itulah yang nanti akan diakomodir. “Yang tidak punya kelengkapan surat atau dokumen lainnya. Kami (Pemkab Belitung,red) jelas-jelas tidak akan panggil atau akomidir. Karena, itu sudah ranah lain,” tegas Bupati.

Lanjut Bupati, yang membawa dan mengerahkan masa, sudah pasti tidak akan  dilayani. Sebab, itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi, hanya akan membuat suatu prahara.

“Jangan sampai hal itu dibawa ke dalam ranah politik. Kami inginnya dibawa saja langsung ke ranah hukum. Itu justru lebih bagus,” tandas Bupati yang akrab di panggil Sanem itu.

Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Belitung Ir Sugeng menambahkan, dirinya tidak memiliki kepentingan dalam hal itu. Hanya saja, selaku Kepala BPN. Ia mempertanyakan dasar Pemerintah Desa Sijuk mengusulkan tanah itu untuk dijadikan sebagai tanah kas desa.

“Atas dasar apa? Sementara sesuai surat keterangan kontrak tanah kebun kelapa pada tahun 1964 itu, memang punya saudara Wiliadi,” singkatnya. (mg2)