Sengketa Tanah Pemkot vs Sapriadi

by -

//Pemkot Ditantang Tunjukkan Surat Tanah
//Kapolres: Warga Punya Surat Resmi

PANGKALPINANG – Kasus sengketa tanah antara kota Pangkalpinang dan Sapriadi Majid (43) warga Kacang Pedang, kecamatan Gerunggang kota Pangkalpinang terus berlanjut. Sebelumnya Wakil Walikota Pangkalpinang, M.Sopian mengancam akan melaporkan kasus tersebut Ke Polres Pangkalpinang.
Atas ancaman tersebut membuat Sapriadi Majid bertindak. Kepada Radar Bangka, Rabu (5/8) Sapriadi mengatakan, dirinya meminta kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang (Pemkot), agar mengeluarkan surat tanah bila merasa punya hak dalam tanah tersebut.
“Kalau benar tanah ini milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, saya meminta kepada Pemkot agar menunjukan surat kalau benar memang punya mereka,”kata Sapriadi.
Ia mengungkapkan, selain meminta kepada pemkot surat pengakuan bahwa tanah tersebut sebagai aset pemkot, dirinya juga meminta untuk ditunjukkan dimana saja tanah yang dibebaskan oleh pemkot dan kembali menunjukkan bukti serupa (surat tanah).
“Kalau benar tanah ini sudah dibebaskan pemerintah kota, pasti mempunyai surat-menyurat, jangan hanya berkoar bahwa tanah ini sudah dibebaskan tapi Wakil Walikota sendiri tidak mempunyai suratnya. Saya tidak mau katanya-katanya. Buktikan-buktikan,”ucapnya.
Akibat sengketa tersebut diakui Sapriadi membuat dirinya dirugikan. Pasalnya, beberapa orang yang berminat terhadap tanahnya urung membeli lantaran dianggap sebagai lahan sengketa. “Bayangkan, kalau mau jujur, saya ini juga merasa dirugikan, karena tanah-tanah ini sudah di beli sama orang. Mendegar tanah ini sengketa para pembeli pun tidak jadi,” cetusnya.
Tambahnya, tanah seluas 1,7 hektar yang dilaporkan oleh Wawako tersebut ditegaskannya bukan hanya miliknya saja. “Asal Wawako tahu, tanah seluas 1,7 ini bukan punya saya saja, masih banyak warga lain yang punya dan mereka masing-masing memiliki surat-menyurat yang di tandatangani oleh Camat Mendo Barat,” tegasnya.
Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo saat dikonfirmasi Radar Bangka, Rabu (5/8) kemarin mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Pemkot terkait sengketa lahan itu. “Kalau untuk laporan kami belum menerima dari pihak pemkot. Sementara kami menerima laporan secara lisan saja. Setelah menerima surat itu kami mengambil langka dengan cara memanggil warga yang di duga melakukan penyerobotan,” kata Kapolres.
Lanjut Kapolres, bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, warga yang diduga melakukan penyerobotan lahan pemkot memiliki surat resmi. “untuk kasus ini, kami telah memanggil warga yang diduga melakukan penyerobotan lahan, dari hasil pemeriksaan awal warga tersebut memiliki surat resmi,”ucapnya.
Sementara Wakil Walikota Pangkalpinang, Sopian saat dikonfirmasi Radar Bangka melalui ponsel pribadinya tidak dapat dihubungi. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban dari wawako terkait sengketa lahan antara pemkot dan warga. (Ode).