Seriusi Bahas Perda Tibum

by -

MANGGAR – Pansus I DPRD Belitung Timur (Beltim), Rabu (25/2) kemarin menggelar rapat guna membahas tiga Raperda yang diajukan Pemkab Beltim sejak 23 Februari hingga 15 Maret 2015. Tiga Raperda itu antara lain, mengenai Ketertiban Umum (Tibum), Keolahragaan Daerah, dan perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Ketua Pansus I DPRD Beltim, Koko Haryanto mengatakan Raperda tersebut memang harus serius dibahas agar bisa disahkan menjadi Perda. Perda yang dibuat harus mencerminkan kondisi daerah dalam menyelesaikan dan mengatur persoalan-persoalan yang tejadi di masyarakat saat ini. Salah satunya Perda yang saat ini masih menjadi perhatian serius, yaitu Perda Tibum.

“Kami ingin hadirnya Perda Tibum nantinya dapat memberikan jalan keluar atas fenomena sosial kemasyarakatan yang sampai saat ini menjadi sorotan publik di Beltim. Khususnya soal keberadaan tempat hiburan malam yang diistilahkan oleh masyarakat sebagai cafe remang remang serta peredaran minuman keras yang sudah masuk ke pelosok-pelosok desa,” ,” ungkap Koko yang juga anggota Komisi I DPRD Beltim, usai rapat Pansus.
Selain tertib tempat hiburan, lanjut politisi PBB tersebut, ada beberapa materi yang akan diatur nantinya dalam Perda Tibum seperti tertib di jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan dan tertib peran serta masyarakat.

“Dari sekian banyak objek yang akan dibina, dikendallikan dan diawasi, objek pelanggaran di tempat hiburan dan pelanggaran terhadap tertib sosial yang akan banyak menjadi sasaran utama,” lanjut Koko.

Selaku Ketua Pansus I DPRD Beltim, Koko akan berupaya untuk membahas Raperda ini semaksimal mungkin bersama anggota Pansus lainnya agar menghasilkan Perda yang efektif untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan di Beltim.

Karena itu, Koko mengajak semua elemen masyarakat agar memberikan dukungan bila nantinya Raperda Tibum ini disetujui menjadi Perda. Ia berharap kepada aparatur pemerintah, baik Satpol PP dan PPNS daerah harus profesional dalam menjalankan Perda ini.

“Khususnya kepada Satpol PP dan juga PPNS di Pemkab Beltim, SOP-nya harus dibuat sedemikian rupa dalam melakukan penertiban dan penindakan ke ranah hukum agar dapat menyelesaikan masalah bukan menambah masalah,” tandas Koko penuh harapan. (feb)