Sipioni : Serahkan SK Pencabutan SJI ke Gub

by -

TOBOALI – Ketua DPRD Bangka Selatan (Basel) Sipioni H Sarian meminta Bupati Basel H. Jamro untuk segera menyerahkan Surat Keputusan Bupati Basel Nomor 188.45/65/DPE/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sumber Jaya Indah ke Propinsi Babel agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Babel.
Hal tersebut terkait pencabutan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, artinya Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini menjadi kewenangan gubernur dan pemerintah pusat. Bupati dan kabupaten, tidak lagi memiliki kewenangan. “Kita minta supaya bupati untuk segera menyampaikan surat tersebut ke Pak Gubernur,” kata Sipioni via seluler kepada Radar Bangka, Kamis (12/3).
Untuk menyikapi isu yang beredar tentang kinerja DPRD Kabupaten Basel dalam fungsi pengawasan, Sipioni mengatakan dalam masalah ini menegaskan pencabutan ijin tersebut atas rekomendasi hasil keputusan rapat pimpinan daerah dan pimpinan fraksi di DPRD yang merupakan lembaga resmi. “Atas adanya desakan dari nelayan penolakan itu dan kami memang dari awal tegaskan selalu per pihak kepada rakyat ya kami merekomendasikan surat pencabutan dengan kesepakatan bersama. Jelas kami hanya merekomdasikan surat itu pencabutan itu kepada Bupati,” paparnya.
Menanggapi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini menjadi kewenangan gubernur dan pemerintah pusat. Bupati dan kabupaten, tidak lagi memiliki kewenangan. Bupati Basel H. Jamro mengakui mengakui belum mengetahuinya. “Maaf belum baca,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini menjadi kewenangan gubernur dan pemerintah pusat. Bupati dan kabupaten, tidak lagi memiliki kewenangan. Demikian ditegaskan Kasubdit Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Sigit Santoso, saat sinkronisasi program pertambangan dan energi yang diikuti Dinas Pertambangan dan Energi se Bangka Belitung (Babel) di pendopo rumah dinas Bupati Basel, kemarin (11/3).
Menurut Sigit, pencabutan kewenangan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. “Kabupaten tidak punya kewenangan dan pengawasan lagi. Jadi bila ada izin-izin yang bermasalah yang harus membatalkan IUP, yang membatalkan kewenangan provinsi. Kabupaten hanya sebatas menyampaikan berkas ke gubernur,” tegas Sigit. Sigit mengatakan, pelimpahan wewenang kepada gubernur dilakukan sejak tanggal 2 Oktober 2014 untuk membantu pemerintah pusat mengawasi penyelenggaraan yang dilakukan bupati dan walikota dalam menerbitkan IUP. Sesuai kebijakan itu, Pemprov mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan yang sebelumnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“Kewenangan pencabutan adalah gubernur karena bupati tidak punya kewenangan lagi. Khususnya penyelenggaraan perizinan dan pencabutan. Sehingga jelas pemerintah kabupaten/kota tidak lagi punya kewenangan sistem manajemen, termasuk pengawasan itu tidak boleh karena bisa menjadi temuan,” tegasnya.(bim)