SKPD BPBD Belum Terbentuk

by -

*Pusat Kucurkan Bantuan karena Dikira Sudah Dibentuk
*Ahyat  Sebut Bencana di Belitung Tak Terlalu Banyak

TANJUNGPANDAN- Sekertaris Kesbangpol Kabupaten Belitung Sabriansyah SKM, mengaku sudah melayangkan surat hingga tiga kali kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung dan Komisi I DPRD Kabupaten  Belitung  terkait rencana pembentukan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belitung. Namun hingga kini, belum ada respon sama sekali.
“Wakil Bupati Pak Erwandi dan Komisi I DPRD Belitung sudah saya berikan suratnya. Jadi, macetnya bukan di meja saya,” kata Sabriansyah Selasa (24/2) lalu.
Sabriansyah mengatakan, bantuan yang  sudah diberikan pusat berupa mobil pemadam kebakaran dan sepeda motor di Kesbangpol-PB.  Pemberian bantuan ini karena Tim Damkar di masukkannya sebagai UPTD dalam proposal bantuan tersebut. Dengan dasar inilah pemerintah pusat mengira BPBD saat ini telah terbentuk di Kabupaten Belitung. “Untuk anggaran dari Pemkab memang sudah turun. Sebab, ini organisasinya Kesbangpol-PB. Tapi, ini hanya khusus satu bidang saja,” katanya.
Menurut Sabriansyah, berdasarkan undang-undang Kepala bidang penanggulangan adalah Sekda Kabupaten Belitung Karyadi Sahminan. “Dan Kesbangpol-PB Belitung itu hanya sebagai kepala pelaksananya saja,” paparnya.
Kepala Kesbangpol-PB Ahyat, ketika dimintai tanggapan oleh wartawan BE Selasa (24/2) lalu, mengatakan belum terbentuknya SKPD BPBD Belitung karena ada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 yang mengaturnya. Jadi, masih ada saklak (satuan pelaksana,red). “Kalau sudah ada SKPD BPBD. Saklak ini sudah tidak ada lagi. BPBD kita masih digabung dengan Kesbangpol-PB,” katanya.

Ahyat menyatakan, pembentukan SKPD BPBD Belitung adalah kembali kepada kebijakan daerah. Sebab, daerah ini ada aturan mainnya. “Kalau memang memungkinkan, dari kemarin-kemarin BPBD kita sudah terbentuk. Di Kabupaten Belitung ini  kan bencananya juga tak terlampau banyak dalam setiap tahunnya,” sebutnya.
Ahyat menambahkan, karena Belitung Timur belum juga ada terbentuk SKPD BPBD-nya. Jadi, kalau Beltim belum ada. Berarti, itu masih tanggungjawab Belitung membantu.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie mengatakan, BPBD adalah salah satu organ yang cukup penting bagi daerah untuk melakukan  antisipasi apabila terjadi bencana. Dengan begitu, organ ini sebagai bagian dari sebuah satuan kerja harus segera dibentuk.
“Proses pembentukannya tentu harus dilakukan revisi Perda organisasi daerah. Ini dilaksanakan seiring perubahan nomenklatur beberapa SKPD yang telah berubah. Karena menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan job description (uraian kerja,Red) di tingkat Kementeriaan. Selain, sebagai penyesuaian terhadap UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jika ada,” paparnya.
Politisi yang dikenal vokal ini, meminta dengan tegas kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung, untuk segera memproses lahirnya BPBD ini sebagai amanat UU dan juga kesiapan kita secara dini.
“Belum lagi, sarananya sekarang bahkan sudah tersedia. Jangan kita, ketika hujan datang baru cari payung, ketika mau (maaf,Red) buang air, baru membuat  toiletnya,”  tukasnya. (mg2)