Soal Pendampingan DD Oleh Jaksa, Kadinsos Beltim Tidak Tahu

by -
Soal Pendampingan DD Oleh Jaksa, Kadinsos Beltim Tidak Tahu
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati mengaku belum mengetahui status pendampingan Kejaksaan terhadap Dana Desa (DD) saat ini. Hal ini disampaikan Ida saat dikonfirmasi belitongekspres.co.id terkait pernyataan Kajari Beltim bahwa sejak dituangkan dalam MoU tahun 2017, pendampingan Kejaksaan terhadap Dana Desa tidak pernah diperbaharui.

“Sebenarnya kerjasama waktu itu (2017), kalau tidak salah di Provinsi. Bukan hanya Kabupaten Beltim, ada Kabupaten lainnya juga. Terkait dengan MoU masih berlaku atau tidak, kami akan melihat kembali dokumen MoU tersebut apakah sudah habis, atau beberapa tahun atau tidak ada tenggat waktu,” ujar Ida, Kamis (15/8) kemarin.

Meski demikian, Ida menyatakan sangat mungkin dilaksanakan MoU kembali mengingat saat ini pihaknya masih menindaklanjuti rencana aksi transparansi Dana Desa oleh KPK. Dijelaskan Ida, terhitung sejak awal tahun 2019, rencana aksi transparansi Dana Desa oleh KPK sudah berjalan.

“Kalau kita tidak patuh di B8 (Bulan Agustus, red) ini harus sudah terlaksana kerjasama pengawasan yang melibatkan instansi vertikal, salah satunya dengan Kejaksaan,” kata Ida.

Menurut Ida, terlepas dari yang sudah berjalan saat ini tentu pengawasan yang dilaksanakan berbagai pihak bertujuan supaya Dana Desa bisa terlaksana dengan transparansi dan penuh tanggungjawab. “Untuk pendampingan, kalau mereka (Kejaksaan) sendiri inisiatif saya kurang tahu, tapi kalau monitoring kita akan lakukan bersama,” kata Ida.

Sementara itu, penyerapan Dana Desa hingga tahap kedua masih terbilang rendah yakni sekitar 58 persen. Padahal, pencairan Dana Desa tahap ketiga akan dicairkan apabila persentase kumulatif seluruh Desa mencapai 75 persen.

“10 Desa yang sudah mencapai 75 persen, artinya dorong desa lain agar bergegas karena 10 Desa juga tidak bisa melakukan pencairan kalau yang lain belum bisa,” kata Ida.

Ida menyebut, banyak Desa yang belum mencapai minimal serapan Dana Desa menyebabkan kucuran tahap ketiga dipastikan terlambat. Sedikit optimis, Ida yakin masih bisa meningkatkan serapan Dana Desa jika semua pihak mengambil peran membantu percepatannya.

“Kami sebagai leading sektor dalam percepatan ini, minggu lalu sudah melakukan rakor dengan Kades, P3MD dan Kecamatan menandatangani kesepakatan. Minggu depan akan memanggil aparatur,” sebut Ida. (msi)