Soal PT AA Dilaporkan ke KPK, Komisi III DPRD Babel Bakal ‘Turun Gunung’

by -4 views

* Akan Dilaporkan ke Dirjen Gakkum KLHK

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Dugaan pembabatan Hutan Lindung di kawasan Desa Air Seruk, Sijuk, oleh PT AA grup akan dilaporkan staf khusus Gubernur Babel, Zaidan ke KPK.

Mengenai hal ini, Komisi III akan turun ke lapangan dan melaporkan ke Dirjen Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari informasinya PT AA grup yang bergerak di bidang tambang kaolin ini diduga sudah membabat HL seluas kurang lebih 300 hektar.

“Kalo memang ada dugaan pembabatan hutan ya harus ditindak tegas. Kita akan laporkan ke Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta,” tegas Ketua Komisi III DPRD Babel, Deddi Wijaya.

Mengenai laporan ke KPK katanya, perlu dilakukan untuk memproses kerugian negara yang disebabkan oleh pihak perusahan itu. KPK juga bisa menuntut hukuman terhadap korporasi yang telah merugikan negara tersebut.

“Kami dari Komisi 3 juga tidak akan tinggal diam. Dengan adanya temuan ini tentu kami akan turun ke lapangan dan melaporkan persoalan ini ke KLHK agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tukasnya.

Lebih jauh, katanya pihak eksekutif atau Pemprov Babel sama sekali belum berkoordinasi dengan Komisi III. Padahal, seharusnya pemerintah melakukan koordinasi agar dapat melakukan tindakan sesuai fungsi legislatif. Apalagi perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan, Komisi III tentunya harus cepat tanggap.

“Kami akan minta data-data perizinannya dari pak Zaidan. Dinas terkait seperti ESDM dan lingkungan hidup kami minta untuk mendampingi turun ke lapangan. Kalo berkenan wartawan juga ikut biar transparan sejauh mana dugaan ini,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov Babel menugaskan staf khusus Gubernur, Zaidan untuk investigasi mengenai adanya indikasi tersebut. Investigasi juga terkait adanya penolakan tambang kaolin oleh warga setempat.

Dari hasil investigasi yang dia pimpin banyak ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran. Seperti masalah perizinan. Yakni, Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Perawas, sedangkan PT AA Grup beroperasi di Desa Air Seruk.

“Sudah bertahun-tahun, berapa banyak kerugian negara. Apalagi izin yang dikeluarkan BLHD hanya 400 hektar. Diduga, mereka menambang lebih dari itu,” urai staf khusus Gubernur, Zaidan.

Tidak hanya itu, aktivitas pertambangan PT AA Grup juga merambah ke perkebunan sawit dan tanah warga yang bersertifikat. Sehingga, berdampak terhadap masyarakat sekitar. Mereka juga sudah melaporkan ke bupati hingga gubernur.

“Mereka (warga setempat) sudah melaporkan ke Gubernur, dan kita sudah diperintahkan untuk turun langsung. Kita investigasi ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” ujarnya.(tob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *