Soal Statemen Erzaldi Rangkap Jabatan

by -

Algafry: Seharusnya Manusiawi Dikit Lah

KOBA – Statement Andre yang menyatakan diri sebagai pengamat kebijakan publik di salah satu media online, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman. Algafry menyayangkan Andre menyatakan Erzaldi rangkap jabatan sebagai Gubernur Babel dan Bupati Bangka Tengah pasca pelantikan Erzaldi sebagai Gubernur Babel pada Jum’at (12/05) kemarin.

“Dia (Andre-red) mengatakan bahwa ada rangkap jabatan Erzaldi sebagai Gubernur dan Bupati Bangka Tengah. Menurut dia, seharusnya DPRD Bangka Tengah memberhentikan terlebih dahulu Erzaldi sebagai Bupati dan menilai dalam hal ini DPRD Bangka Tengah itu lalai,” ujar Algafry ketika menghubungi Babel Pos, Jum’at malam (12/05) kemarin.

Ditegaskan Algafry hal ini perlu diklarifikasikannya agar tidak menibulkan pemahaman yang salah di masyarakat. Menurutnya, jika pemberhentian terhadap Erzaldi dilakukan sebelum pelantikannya sebagai Gubernur, lantas apa yang menjadi dasar pemberhentian tersebut.  “Ini yang ingin saya klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Seharusnya bahasanya manusiawi dikit lah.  Sekarang saya tanya apa dasar kami memberhentikan saudara Erzaldi. Tidak ada dasarnya. Bisa saja kalau Presiden Jokowi menunda pelantikan tersebut, apa kata dunia tiba-tiba pelantikan Erzaldi sebagai Gubernur batal dan Erzaldi kami berhentikan sebagai Bupati. Jadi, ini semata-mata karena belum ada dasarnya,” tegasnya.

Dijelaskan Algafry, hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat pemberhentian Erzaldi sebagai Bupati Bangka Tengah oleh Mendagri. Jika surat itu sudah ada, maka pihaknya akan langsung melakukan rapat paripurna. “Kalau surat itu sudah ada, kita akan melakukan paripurna. Karena surat itu yang menjadi dasarnya. Sekarang apa yang menjadi dasar kami untuk memberhentikan Erzaldi. Kalau kami dikatakan lalai, dimana letak lalainya,” tanyanya.

“Kami melakukan sesuatu di lembaga ini kan tetap ada aturan mainnya. Bahasa-bahasa yang kami keluarkan atas nama lembaga ini merupakan bahasa yang ada dasarnya juga,” sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan Algafry, setelah mengetahui adanya pelantikan terhadap Erzaldi sebagai Gubernur Babel, maka pada hari Senin ini pihaknya akan mengadakan rapim (rapat pimpinan) untuk pengusulan pemberhentian Erzaldi sebagai Bupati Bangka Tengah.  “Karena kami belum menerima suratnya, jadi prosesnya baru usulan pemberhentian dulu. Kalau ditanya mengapa tidak dari sebelumnya diusulkan pemberhentian tersebut, ya tidak bisa seperti itu kalau nyatanya Erzaldi sendiri belum dilantik (sebagai Gubernur-red). Setelah itu baru prosesnya pemberhentian dan pengangkatan saudara Ibnu Saleh sebagai Plt. Bupati Bangka Tengah,” terangnya panjang lebar.

Disampaikan Algafry, dalam Pasal 65 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu sudah jelas mengatur mekanisme pengangkatan Plt. Bupati bilamana Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Dengan dilantiknya Erzaldi sebagai Gubernur, Algafry menyatakan bahwa Erzaldi telah berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya sebagai Bupati Bangka Tengah.  “Setelah pengangkatan Ibnu Saleh sebagai Plt. Bupati, mekanisme selanjutnya untuk penetapan Ibnu Saleh sebagai Bupati defnitif.  Jadi, seperti itu mekanismenya hingga pemilihan Wakil Bupati nantinya,” tandasnya.(red)