Solar Nelayan Dialihkan ke SPBN Manggar Pasca Penyegelan SPDN Gantung oleh Polda Babel

by -

MANGGAR – Nelayan Kecamatan Gantung dan sekitarnya menyampaikan keluhan pasokan kebutuhan solar yang terhenti akibat penyegelan SPDN Gantung oleh tim Polda Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Mereka mengadakan pertemuan yang difasilitasi Camat Gantung, Selasa (9/2) kemarin, di Aula Kantor Kecamatan Gantung.

Selain kehadiran perwakilan nelayan dan Camat, pertemuan juga dihadiri Kapolsek Gantung, HNSI Beltim dan koperasi Maju Bersatu. Agenda pertemuan adalah membahas pengalihan kebutuhan solar untuk nelayan.

Ketua HNSI Beltim, Herman Saleh menjelaskan, pertemuan menghasilkan kesepakatan pengalihan kebutuhan nelayan Gantung sampai segel SPDN Gantung dibuka kembali oleh pihak Kepolisian.

“Kesepakatannya bahwa kebutuhan BBM nelayan Gantung dialihkan ke SPBN Manggar. Alasannya, karena (solar, red) kebutuhan nelayan, nelayan harus difasilitasi. Apalagi penyegelan bukan kesalahan nelayan tetapi di SPDN sendiri,” ujar Herman kepada Belitong Ekpres.
Kesepakatan pengalihan pengambilan BBM untuk nelayan Gantung mulai berlaku sejak kesepakatan dibuat. Namun, pengambilan akan dilakukan oleh pihak koperasi dengan melampirkan data nelayan dan jumlah kuota yang dibutuhkan.

“Mulai hari ini (kemarin, red) pengambilan diserahkan ke Koperasi Pasar Lenggang yakni Maju Bersama yang diketuai saudara Ambo. Mekanismenya, Polsek akan mengeluarkan surat jalan untuk nelayan yang mengambil jatah BBM,” sebut Herman.

Ia menambahkan, pentingnya surat jalan berkaitan erat dengan proses distribusi pengangkutan di antara dua Kecamatan. Ini juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pengangkutan dan pengambilan BBM di luar kuota nelayan Gantung.

“Harganya sama Rp.113 ribu per jerigen. Kalaupun ada tambahan, itu operasional dan telah disepakati bersama,” terang Herman.

Disinggung proses hukum yang melibatkan oknum SPDN Gantung, HNSI Beltim memberi apresiasi penuh ke Polda untuk penindakan lebih lanjut. Kecurangan selama ini, tidak boleh lagi terjadi, apalagi nelayan terus mengalami kesulitan mendapatkan jatah BBM.

“Perlu ditegaskan kembali, SPDN Gantung merupakan aset pemerintah daerah yang dianggarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu nelayan. Usulan pendirian SPDN sebenarnya dilakukan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan,” tegasnya.

“Mudah-mudahan, begitu proses hukum selesai aset tersebut kembali dikelola kelompok nelayan dan bukan oleh sekelompok atau oknum tertentu mengatasnamakan nelayan,” tandasnya. (feb)