Sosialisasi Kebijakan UN

by -

PANGKALPINANG – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menggelar sosialisasi kebijakan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 di Dinas Pendidikan (Disdik) Bangka Belitung (Babel) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, seluruh Kepala Kemenag kabupaten/kota, Kepala LPMP, dan ketua Dewan Pendidikan.
Dalam sosialisasi tersebut BSNP memberikan materi seperti kebijakan, penyelenggaraan, pelaksanaan UN, serta uji kompetensi SMK, dan tanggal penting. “Menurut Undang-undang (UU) Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Standar yang berisi Ujian Nasional (UN) itu dilakukan untuk pengendalian mutu pendidikan di Indonesia. Artinya ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar pendidikan di Indonesia ini terjamin mutunya, ujar Kabid Pendidikan menengah dan perguruan tinggi (Dikmenti) Wahyudin kepada Radar Bangka, Rabu (18/3) kemarin.
Ia mencontohkan, lulusan pelajar di Indonesia bagian timur sama mutu-nya dengan lulusan di Indonesia bagian barat jika standarnya terpenuhi. Untuk mengetahui mutu pendidikan tersebut, maka ada alat penilaian, yaitu UN. Dari perubahan PP 19/2005 ke PP 13/2015 tentang UN 2015 Pasal 68 yang berisi Hasil Ujuan Nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan.
“Memang sekarang nilai UN memang tidak dipergunakan untuk patokan kelulusan siswa, tapi nilai UN digunakan untuk penilaian mutu pendidikan, dan juga nilai UN yang menentukan layak atau tidaknya siswa tersebut masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri), jadi siswa dihimbau untuk tidak menganggap remeh UN ini,” tegasnya.
Dijelaskannya, saat ini nilai yang mempengaruhi kelulusan sekolah adalah nilai rata-rata rapor dan nilai Ujian Sekolah. Dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. “Komposisi nilai sekolah (NS) dimana tahun ini komposisinya terdiri atas 70% rata-rata nilai rapor dan 30% nilai ujian sekolah (US) dan untuk penilaian rata-rata SMP dari semester 1-5, sedangkan penilaian rata-rata sma dari semester 3-5,” imbuhnya.
Menurutnya, dibanding tahun lalu, ada beberapa perubahan mendasar dalam hal pengawalan. Sekarang, menurut Wahyudin naskah UN dikawal oleh kepolisian dari perusahaan percetakan hanya sampai pada Disdik kab/kota. Selanjutnya ditingkat sekolah, sebelum hari H sekolah boleh menyimpan naskah tersebut. “Intinya, kami berharap sekolah bisa bertanggung jawab. Saat ini kita melihat UN itu sebagai pembinaan perlaku kejujuran dari mulai Pemda dan satuan pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, ada 3 jenis Ujian Nasional, Ujian Utama, Ujian Susulan, dan Ujian Perbaikan. ” Nilai standard UN tahun ini 5.5, jadi jika ada anak yang nilai nya dibawah 5.5, masih bisa ikut UN di tahun depan dalam ujian perbaikan, untuk memperbaiki nilai UN nya untuk masuk ke perguruan tinggi,” ungkapnya.
“Dengan adanya perubahan UN tahun ini, kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang depresi menghadapi UN maupun tidak lulus UN, karena UN sudah tidak menjadi penilaian kelulusan, tapi juga siswa-siswi jangan menganggap enteng UN ini jika mau melanjutkan study ke perguruan tinggi negeri,” tandasnya. (cr64)