banner 728x90

Stabilitas Harga di Daerah Jadi Tanggungjawab Bersama

Life at ease with amazing nature| Leebong island
Stabilitas Harga di Daerah Jadi Tanggungjawab Bersama

Ilustrasi (Foto: IST)

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas harga-harga di daerah. Meski demikian, para pihak terkait termasuk masyarakat juga harus mendukung upaya pengendalian harga. Stabilisasi harga dalam kaitan inflasi juga tidak dapat dilepaskan dari tiga hal yakni konsumsi, produksi dan distribusi.

“Tingkat inflasi yang tinggi dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kabag Ekbang Setda Beltim, Hendri Yani kepada belitongekspres.co.id, Senin (7/10) kemarin.

Menurut Kulok sapaan akrab Hendri Yani, stabilisasi harga dari sisi konsumsi dapat berupa substitusi pangan maupun kebutuhan lainnya. Contohnya, meskipun berada di daerah kepulauan yang kaya hasil ikan laut tetap perlu budidaya ikan jenis air tawar.

Dari sisi produksi, pemerintah daerah melalui dinas teknis dapat melalukan upaya-upaya meningkatkan produksi tanaman pangan seperti padi. Sehingga ketergantungan beras dari luar pulau dapat dikurangi dengan produksi lokal.

“Misalnya produksi melalui dinas teknis pangan bagaimana caranya cabe diperoleh bisa sustain atau pada rumah tangga tertentu untuk menjaga ketahanan pangan, dinas teknis melakukan pelatihan agar orang dapat memproduksi sendiri, tanam sendiri. Inilah satu cara sederhana kita agar dapat mendorong pengendalian harga di tingkatan masyarakat,” bebenya.

Sedangkan distribusi dapat diatasi dengan memotong jalur angkut kebutuhan pokok melalui pembangunan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan juga tidak semata-mata tanggungjawab pemerintah daerah karena itulah dalam setiap rapat koordinasi dengan Provinsi didorong pembangunan pelabuhan yang layak.

“Sehingga dari sisi distribusi barang-barang yang ada di kita, tidak menjadi mahal karena pada tiap item yang dikirim dari Tanjungpandan ada additional cost (biaya tambahan). Padahal kalau Beltim punya pelabuhan yang mungkin jaraknya relatif lebih dekat dengan ibukota tentu akan mengurangi cost untuk transportasi,” jelas Kulok.

Diakui Kulok, pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah mengagendakan dalam artian program yang akan mendukung stabilisasi harga harus menjadi konsen. Hanya saja inflasi sifatnya strukrutral.

“Inilah mengapa pentingnya bagi kita pengelolaan, penanganan dan pengendalian inflasi tidak semata-mata ada hanya pada pemerintah Kabupaten tetapi juga hubungannya dengan Provinsi dan pusat. Tidak kalah penting, hubungan langsung kepada masyarakat itu sendiri,” kata Kulok.

Kulok menyatakan ketika kebijakan didorong menjadikan stabilisasi harga, maka harus bersama-sama mengawal dimulai dari proses perencanaan yang melibatkan OPD. Bahkan dari sejak Musrenbangdes, Kecamatan, Kabupaten dan forum OPD termasuk di bagian keuangan. Hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

“Bupati sebagai Ketua TIPD dalam high level meeting atau middle level meeting itu merekomendasikan kebijakan. Contohnya ketika ada saran mendatangkan sapi potong tidak lantas diputuskan sepihak tapi ada mekanisme. Bupati selaku Ketua TPID memiliki peran penting dan strategis. Setelah mendengatkan saran dan masukan, maka Bupati baru dapat menyetujui pemotongan sapi melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan,” terangnya.

Tak kalah pentingnya, Kulok berpendapat bahwa masyarakat harus diedukasi dengan benar terkait pola konsumsi terutama saat menghadapi momentum-momentum tertentu.

(Muchlis Ilham | belitongekspres.co.id)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply