Status Siaga Darurat Covid-19 Beltim Belum Dicabut

by -
Status Siaga Darurat Covid-19 di Beltim Belum Dicabut
Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja.

Draf Kajian Perpanjangan Kasus Sudah Dibuat

belitongkspres.co.id, MANGGAR – Meski Kabupaten Beltim termasuk zona hijau dan diperbolehkan menerapkan new normal, nyatanya status siaga darurat yang berakhir pada 9 Juli 2020 lalu belum diikuti status terbaru. Padahal BNPB Pusat telah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non alam.

“Berdasarkan surat edaran ini Kepala BNPB, Gubernur, Bupati Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana. Tetapi memang untuk di lapangan perlu ada suatu aturan terkait Perbup bagaimana kehidupan masyarakat pasca adanya virus covid-19,” ungkap Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja kepada Belitong Ekspres.

Menurut dia, Pemerintah pusat bahkan sudah menyatakan berlakunya kebiasaan baru atau new normal. Artinya aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. “Perlu rasanya Pemda menentukan bagaimana mengatur pola kebiasaan baru. Pola untuk kegiatan peribadatan, resepsi hajatan, di sekolah, pemerintahan seperti apa. Harus dari Pemda yang bisa mengeluarkan baik Perbup atau apa namanya,” ujarnya.

Fezzi berharap Pemerintah daerah segera mengeluarkan peraturan seperti yang ada di Kabupaten Belitung. Hal ini penting agar ada aturan yang mengatur masyarakat sehingga bisa mengikuti pola hidup kebiasan baru.

“Kalau tidak ada peraturan yang mengaturnya, masyarakat jadi bingung. Ini kita bagaimana. Akhirnya ketika tidak ada aturan, masyarakat merasa sudah normal, aman, kita kebablasan. Oleh karena itu kami menghimbau Pemda segeralah buat peraturan yang intinya membiasakan diri untuk di kebiasaan baru,” tegas Fezzi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi mengatakan, pihaknya sudah membuatkan draf kajian untuk perpanjangan status. Intinya berupa Perbup tentang kebiasaan baru terhadap beberapa aspek yang mengatur kehidupan masyarakat.

“Sekarang sudah di bagian hukum. Seharusnya kemarin agenda kita pada hari Rabu melakukan rapat forkopimda dan rapat pentahelix. Namun karena persiapan kita untuk Pilkades, tertunda dan akan dilanjutkan minggu depan,” ujar Ikhwan.

Nantinya, kata Ikhwan, draf akan dibuat mundur mengingat status darurat di Provinsi maupun Kabupaten sampai tanggal 9 Juli 2020. Selain itu, masih ada beberapa pembelanjaan yang belum dapat dieksekusi, sehingga dikhawatirkan status darurat dicabut justru tidak bisa belanja.

“Provinsi juga memperpanjang hingga 28 Juli untuk tanggap darurat. Tapi kalau untuk adaptasi kebiasan baru secara per aspek akan kita lalukan kebiasaan baru seperti di bidang pendidikan, keagamaan, pariwisata dan perekonimian dengan standar penanganan covid-19,” tandasnya. (msi)