STRATEGI PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

by -

foto opini

PENULIS : AKP RIZKY ADI SAPUTRO.

Pengaruh globalisasi yang terjadi pada era reformasi telah terjadi perombakan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir tuntutan demokrasi yang menjadi keharusan dalam era reformasi ini. Sistem politik Indonesia mengalami proses demokratisasi seperti tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan jiwa reformasi yang menjadi kehendak seluruh Bangsa Indonesia dilakukan perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang harus diwujudkan adalah Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih).
Berpindahnya kewenangan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik, ikut berdampak pula terjadinya tindak pidana korupsi yang sebelumnya banyak dilakukan pada tingkat pusat, tetapi pada era otonomi daerah ini ikut bergeser ke daerah. Banyaknya pengungkapan kasus-kasus korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat aparatur pemerintahan daerah maupun anggota legislative daerah merupakan bukti merebaknya kasus korupsi pada tataran daerah.
Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini. Peningkatan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi ini, harus diakui belum meyakinkan bahwa permasalahan korupsi ini, dapat teratasi dengan tuntas. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi benar-benar telah menjadi kebiasaan yang membudaya pada berbagai level masyarakat.
Terselenggaranya pembangunan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab dari aparat birokrasi dan para penegak hukum saja, tetapi juga peran aktif seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Apabila penegakan hukum gagal untuk ditegakkan, maka akan mengakibatkan pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan dan implikasinya rasa keadilan masyarakat terusik. Maka dari itu perlu dilakukan strategi untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan humanis.
Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya, Polri memiliki arti dan posisi yang sangat strategis untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Maka tugas Polri selaku penegak hukum dalam menghadapi perkembangan otonomi daerah adalah memberantas pelaku-pelaku korupsi baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Arah program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 diharapkan semua program pembangunan di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana tersebut. Melalui RPJPN diketahui bagaimana wajah Indonesia yang diinginkan masyarakat pada tahun 2025 mendatang.
Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia ditetapkan Visi Pembangunan Nasional yaitu :
1)            Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2)            Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia.
3)            Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Nasional, yaitu :
1)            Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai.
2)            Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis.
3)            Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.
Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional tersebut diatas ditempuh 2 (dua) Strategi Pokok Pembangunan, yaitu :
1)            Pembangunan Penataan Kembali Indonesia
Dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini dimaksudkan pula untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak.
2)            Strategi Pembangunan Indonesia
Diarahkan pada 2 (dua) sasaran pokok yaitu pemenuhan dasar hak rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kuat serta kokoh.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi salah satu tuntutan mendasar masyarakat dalam era reformasi telah terwadahi dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Lahirnya dua paket UU tersebut menjadi turning point yang dapat mengurangi beban, tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat selama ini.

Sistem Desentralisasi Otonomi Daerah mencakup dua elemen pokok. Pertama, pembentukan daerah otonom, dan kedua, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antar organisasi, bukan pola hubungan kewenangan intra organisasi.

Pemahaman makna tentang desentralisasi oleh pemerintahan daerah yang lebih lanjut dikenal dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya oleh para Pejabat pemerintahan daerah yang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dampak yang berpotensi besar untuk korupsi, diantaranya Penjabaran kewenangan Daerah dari Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, yang diartikan sebagai kebebasan yang tak terbatas oleh para kepala daerah, sehingga banyak penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan anggaran daerah.
Menghadapi Tindak Pidana Korupsi sebagai dampak negatif dari otonomi daerah, Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak hukum masih belum bisa maksimal karena banyak menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada penindakannya. Adapun penegakan hukum terhadap tindak Pidana Korupsi yang dihadapi Polri saat ini adalah:
a.            Dalam menangani tindak pidana korupsi, dukungan anggaran operasional Polri saat ini masih minim. Karena tindak pidana korupsi merupakan perkara yang sulit, serius dan sangat kompleks. Kesulitan dalam penyidikan akan semakin meningkat manakala tenggang waktu tempuh dengan waktu dimulainya penyidikan semakin sulit pembuktiannya dan akan memerlukan biaya operasi yang semakin besar dalam penyidikannya.
b.            Birokrasi dalam pemanggilan pejabat. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur prosedur pemanggilan pejabat tindak pidana korupsi baik sebagai saksi apalagi sebagai tersangka, ternyata menghambat upaya mempercepat proses penyidikan.
c.            Rahasia perbankan. Tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga akan melibatkan jasa Perbankan dalam lalu lintas keuangannya. Oleh karena itu dalam pembuktiannya diperlukan pemeriksaan rekening yang diduga terlibat korupsi pada bank dimana uang hasil korupsi disimpan. Dengan adanya rahasia yang cukup ketat sangat mempersulit/memperlambat proses penyidikannya.
d.            Pembatasan alat bukti oleh Undang-undang. Tindak pidana korupsi biasanya terjadi antara dua pihak yang tidak diketahui oleh orang lain. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memperoleh bukti materiil terhadap terjadinya proses kesepakatan tersebut. Sementara pembuktian dengan menggunakan teknologi seperti penyadapan telepon dan penggunaan video handycam belum dapat digunakan pada sidang peradilan.
e.            Adanya tumpang tindih Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah. Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang disebabkan karena  ekses dari dampak negatif Otda, adalah sering terjadinya tumpang tindih antara peraturan per Undang-undangan pusat dengan daerah. Akibatnya penilaian masyarakat terhadap institusi Polri dalam penegakan hukum, dianggap tidak serius.
Diharapkan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Polri mempunyai dukungan biaya operasional yang besar, adanya peraturan yang mempermudah dalam pemanggilan pejabat yang terlibat, disusun peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan, yang mempermudah penyidik dalam melakukan pengecekan, tersedianya sarana dan prasaran, serta adanya sinkronisasi dalam penegakan hukum antar aparat penegak hukum lainnya.
Strategi Penyidik polri dalam menangi tindak pidana korupsi adalah sesuai dengan visi, misi, kebijakan serta strategi penyidik Polri dalam menghadapi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kemampuan penyidik Polri, meningkatkan kerjasama dalam penyidikan, meningkatkan anggaran, meningkatkan kesejahteraan penyidik, memperbanyak jaringan informasi, meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian negara lain, serta membangun pendidikan dan pelatihan dengan kejaksaan dan KPK.

ket foto : PENULIS : AKP RIZKY ADI SAPUTRO.
MANTAN KASAT LANTAS POLRES BELTIM, KINI SEDANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN PTIK JAKARTA.