Sudah Diakomodir Undang-Undang

by -

MANGGAR – Usulan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Efendi yang menginginkan tambang rakyat dilegalkan melalui Peraturan Presiden, dinilai sah-sah saja. Apalagi didasari atas keinginan untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian, Bupati Belitung Timur (Beltim), Basuri T Purnama menegaskan, tambang rakyat adalah hak rakyat. Pengakuan tersebut, telah diakomodir dalam Undang -Undang Pertambangan. Salah satunya mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Tambang rakyat adalah hak rakyat dan diakomodir Undang-Undang pertambangan. Tinggal mau atau tidak, kita eksekusi. Memberikan tambang rakyat untuk dikelola,” kata Basuri kepada harian ini, Rabu (24/6) kemarin.

Basuri mengatakan, Kabupaten Beltim melalui Dinas Pertambangan telah mengusahakan daerah potensial tambang menjadi WPR. Bahkan, IPR yang dikeluarkan cukup banyak sesuai permintaan masyarakat.

“Jumlah luas WPR sekitar dua ribuan hektar. Kesemuanya tersebar dan IPR sudah banyak dikeluarkan,” ujar Basuri.

Sementara itu, salah seorang pemilik tambang Sobri, mengatakan, kebijakan apapun terkait tambang timah sudah terlambat. Hasil tambang timah saat ini, jauh dari keuntungan. Penambang cenderung merugi akibat dampak harga timah yang merosot tajam dan biaya produksi tinggi.

“Tambang sekarang bukan lagi pilihan. Usulan hanya akan berguna jika realisasinya beberapa tahun lalu. Sekarang yang tersisa hanya bekas tambang. Ada lokasi tambang, tapi dalam dan sangat membutuhkan biaya tinggi,” sebut Sobri, pemilik tambang yang ditemui harian ini.

Bahkan, Sobri mengaku bahwa pertambangan timah sudah terlambat dikelola. Pasalnya, penambangan timah selama ini terkesan serampangan dan nyaris tanpa pengawasan.

“Bukan tidak mendukung niat Gubernur, tapi sekarang izin apapun sudah telat,” tandasnya. (feb)