Sulit Untuk Pengawasan Kelautan

by -

*Karena Pelimpahan Kewenangan ke Provinsi

MANGGAR – Penggunaan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 dan Permen KKP nomor 42 tahun 2014, terganjal Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasalnya, salah satu yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 adalah pelimpahan kewenangan daerah bidang kelautan kepada Provinsi. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya melakukan pengawasan terbatas alias tidak melakukan penindakan.

Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang memiliki luas laut dengan total mencapai 15.461,03 km persegi, juga terdampak aturan tersebut. Hingga saat ini, urusan kelautan masih dalam proses P3D di Provinsi.

“Karena adanya pelimpahan kewenangan, kita hanya beri penyuluhan dan sosialisasi, peringatan dan teguran. Sekarang cenderung melakukan pengamanan yang tidak disertai penindakan alias tindakan terbatas,” ungkap Kepala Bidang Pengawasan Kelautan DKP Beltim, Makmuri, Selasa (26/7) kemarin.

Meski demikian, penerapan Permen nomor 2 tahun 2015 dan Permen nomor 42 tahun 2014, sesuai dengan aturan main tidak diperbolehkan. Di dalam Permen 42 tahun 2014 dijelaskan wilayah laut Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Beltim dalam pasal 22 bahwa termasuk WPP RI 711 dan 712 yakni, laut cina selatan dan laut Madagaskar (gaspar).

“Larangan alat tangkap sudah lama dilarang. Cuma yang awalnya Permen 42 diperbolehkan sekarang tidak lagi setelah terbit Permen 2 tahun 2015. Contohnya Cantrang, Payang (Mayang), Trawl, Moroami, pukat dorong (sungkor),” jelas Makmuri sekaligus menambahkan larangan penggunaan potasium dan bom ikan.

Hanya saja, Makmuri mengaku alat tangkap jenis Payang sempat diperdebatkan di KKP. Sebab cara tangkap dan zona laut yang dipakai nelayan saat menggunakan alat tangkap Payang adalah laut dalam.

“Banyak nelayan pakai (Payang) dan untuk masalah kerusakan yang diakibatkan itu menurut prediksi saya selaku teknis dampaknya tidak merusak. Cara kerjanya itu dilaut dalam dan bukan disekitar ekosistem terumbu karang,” sebut Makmuri.

“Kalau Cantrang, memang penerapan disana kami dukung larangan karena pengoperasian dekat dengan pantai. Sehingga sering terjadi konflik apabila digunakan nelayan,” imbuhnya.

Diluar itu, DKP Kabupaten Beltim tetap melakukan pengawasan agar penggunaan alat tangkap mengacu pada aturan. Jika tidak, penindakan akan dilakukan dengan memperhatikan aturan yang berlaku. (feb)