Tahun 2016 Akan Tingkat Pelayanan

by -

MANGGAR -Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) berhasil meraih penghargaan terbaik II Pelayanan Prima tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2015. Meski demikian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, tetap akan terus berbenah mengevaluasi kekurangan agar kinerja pelayanan semakin meningkat.

“Tahun 2016 kita akan perbaiki dan tingkatkan. Salah satunya kita coba dua Kecamatan menjadi pilot project pelayanan online di kecamatan,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil melalui Sekretaris Dinas, Zikril kepada Belitong Ekspres, saat ditemui ruang kerjanya, Senin (23/11) kemarin.

Diakui Zikril, rencana pilot project bisa terganjal masalah konektifitas jaringan internet. Pasalnya, sejauh ini kualitas jaringan di wilayah terjauh atau terluar dari pusat Kota masih minim peningkatan.

“Kita memang terkendala internet. Adapun rencana pilot project, kita akan coba di Kecamatan terluar sehingga masyarakat tidak perlu berbondong ke Kabupaten. Kemungkinan di Kecamatan Dendang atau Simpang Pesak,” jelas Zikril.

Mantan Kepala Kesbangpol tersebut menjelaskan, mekanisme yang dicoba dijalankan adalah segala urusan administrasi kependudukan masyarakat Kecamatan tidak harus diurus ke Dukcapil mengingat waktu dan jarak tempuh menuju ibukota Kabupaten.

“Berkas adminduk cukup di Kecamatan saja, tetapi kewenangan tetap di Dukcapil. Kecuali yang (Kecamatan) Manggar-lah, karena jarak mereka dekat (ibukota Kabupaten, red),” papar Zikril.

Kemudian, berkas adminduk masyarakat Kecamatan akan diserahkan di loket yang disediakan pihak Dukcapil di Kecamatan. Menempatkan tenaga adminduk dan membantu masyarakat dalam pengurusan kelengkapan dokumen administrasi di tingkat Kecamatan.

“Loket akan kita buka di Kecamatan untuk menampung berkas administrasi. Selanjutnya masyarakat dihimbau tidak mengurus adminduk melalui calo atau perantara,” ujar Zikril.

Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan prima adminduk perlu kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan. Upaya tersebut sangat mungkin dilakukan melalui petugas registrasi adminduk di Desa.

“Untuk percepatan pelayanan kita akan tingkatkan pemberdayaan 39 petugas registrasi adminduk yang selama ini ditumpangkan di Kaur Pemerintahan Desa. Sebenarnya, menurut Undang-Undang seharusnya (petugas registrasi, red) adalah PNS tetapi kita keterbatasan formasi,” paparnya.

Ia mengakui, kendala petugas registrasi adminduk adalah besaran honor yang tidak sebanding dengan beban kerja. Sehingga, rata-rata petugas registrasi menjadikan tugas adminduk sebagai pekerjaan sampingan.

“Salah satu kendala kita tidak maksimal menyisir adminduk karena mereka (petugas registrasi) nyambi pekerjaan tersebut. Karena gaji mereka hanya Rp. 250 ribu. Makanya kita upayakan ada tambahan Rp.50 ribu di tahun 2016,”katanya.

“Mengenai kekurangan pelayanan adminduk selama ini, kami mohon maaf kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan berat dan tentu harus kita perbaiki,” tutup Zikril. (feb)