Tahun Baru, Tarif Baru BPJS Kesehatan, Tol, dan Cukai Rokok Berlaku

by -
Tahun Baru, Tarif Baru BPJS Kesehatan, Tol, dan Cukai Rokok Berlaku
CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Naik Pekan Ini

 

belitongekspres.co.id – Pergantian tahun menandai berlakunya tarif baru sejumlah layanan publik. Sebut saja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tarif sejumlah ruas tol, hingga cukai rokok.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan pada Oktober lalu.

Untuk kelas III, tarifnya naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per orang. Kemudian, tarif kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu dan kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per orang. Kemudian, untuk kelompok penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibiayai APBN, tarifnya naik dari Rp 23 ribu jadi Rp 42 ribu.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut memicu sebagian besar peserta turun kelas. Akibatnya, rumah sakit harus memiliki daya tampung lebih bagi peserta kelas III.

Tahun Baru, Tarif Baru BPJS Kesehatan, Tol, dan Cukai Rokok Berlaku - 2
Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per Januari 2020 berdampak pada kepesertaan. Dia memperkirakan kenaikan iuran itu bisa memicu 50 persen peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri bakal turun kelas. Selain itu, 60 persen peserta kategori PBPU bakal nonaktif alias berhenti mengiur. ”Di Juni 2019 saja, PBPU yang nonaktif ada 49 persen,” ungkapnya kemarin (31/12).

Timboel menyebutkan bahwa kenaikan iuran itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2020 akan semakin besar. Meskipun kenaikan iuran tidak akan menjamin defisit bakal teratasi.

Namun, kenaikan iuran juga akan berdampak pada potensi peserta nonaktif yang semakin besar. Baik PBPU maupun PBI yang bersumber dari APBD. Demikian juga masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, akan enggan untuk mendaftar. Dengan adanya potensi itu, UHC (universal health coverage) kepesertaan akan semakin sulit dicapai.