Tak Ada Izin, PT Timah Stop Tanah Puru ke Proyek Embung Mempaya

OYO 399 Kelayang Beach Hotel
Tak Ada Izin, PT Timah Stop Tanah  Puru ke Proyek Embung Mempaya

Kawasprod PT Timah UPB, Sindhu bertemu dengan Kades Mempaya Syafron Usman dan pihak perusahaan PT Sartika-Permata Sastro, usai penyetopan pengangkutan tanah puru, Kamis (17/1).

Kontraktor Pelaksana Klaim Ada Kontrak dengan Pihak Desa

belitongekspres.co.id, DAMAR – PT Timah Tbk akhirnya menghentikan aktivitas pengambilan tanah puru di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Beltim. Penghentikan saat tim PT Timah melakukan penijauan lapangan, Kamis (17/10) kemarin.

Hasil peninjauan yang dipimpin Kepala Wasprod PT Timah Unit Produksi Belitung Sindhu, lokasi galian tanah puru berada dalam wilayah konsesi PT Timah. Kegiatan terpaksa dihentikan karena belum mendapat izin ataupun persetujuan dari perusahaan BUMN tersebut.

Sebelumnya, pengangkutan tanah puru dilakukan oleh PT Sartika-Permata. Tanah itu diangkut untuk pekerjaan timbunan Proyek Pembangunan Embung Konservasi Kolong (Danau) Mempaya, Kecamatan Damar, senilai Rp 19.023.083.114.

Pembangunan embung tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Balai Besar Sungai Sumatera Wilayah VIII. Dari papan proyek terpampang nomor kontrak HK0203/04/KONST/PSE-II/2019, tanggal 1 Agustus 2019. Sedangkan untuk masa pelaksanaan 153 hari kalender, dengan konsultan supervisi PT Antusias Raya.

“Kita mendatangi ke lokasi, terus kita hentikan pengambilan tanah itu, karena sebelumnya pada bulan lalu kami juga menghentikan. Namun ternyata mereka masih mengambil juga,” ungkap Sindhu kepada Belitong Ekspres usai peninjauan di lapangan.

Sindhu menjelaskan, Kepala Desa Mempaya sebelumnya pada bulan September telah melayangkan surat permohonan izin pengambilan tanah puru untuk kepentingan pengerjaan proyek di danau Mempaya. Namun, hingga saat ini PT Timah belum memberikan izin.

“Baik secara lisan maupun tulisan kami belum memberikan izin. Ya, kalau sudah begini, mau dak mau kami hentikan. Bukannya kami tidak mendukung pembangunan, namun ada aturan,” tandas Sindhu.

Sementara itu, Kepala Desa Mempaya, Syafron Usman membenarkan bahwa telah mengizinkan pihak pelaksana proyek pembangunan Embung untuk mengambil tanah puru di Kawasan IUP PT Timah Desa Mempaya. Dan, telah melayangkan surat ke PT Timah, agar mendapat izin.

“Kami sudah mengajukan surat ke PT Timah, memang hingga saat ini belum ada balasannya. Surat itu kami layangkan tanggal 16 September 2019 yang lalu,” beber Syafron saat ditemui Belitong Ekspres, Kamis (17/10) kemarin.

Menurut Syafron pengambilan tanah puru melalui koordinasi antara Pemerintah Desa Mempaya dengan pihak perusahaan. Dari koordinasi itu didapat kesepakatan. Pihak perusahaan siap membantu desa untuk membeli ambulan dari uang hasil pendapatan per rit truk angkutan tanah puruh tersebut.

“Uangnya kami gunakan untuk membeli mobil ambulan Rp10.000, per rit untuk Desa. Itu memang kemauan masyarakat. Memang dari perusahaan Rp15.000 per truk. Itu, Rp 10.000 untuk desa membeli ambulan, dan Rp5.000 untuk petugas kami dilapangan,” jelas Syafron yang didampingi petugas lapangan dari Desa Mempaya, Sahabudin.

Baca Juga:  Masyarakat Mempaya Resah, Pembunuh Bebas Hukuman

Rencananya lanjut Syafron, pihak perusahaan akan menggunakan sebanyak 15.000 truk untuk penimbunan di Proyek Danau Mempaya. “Yang la jalan 7000 truk. Jadi, sekitar 7000 truk lagi. Ini kan tidak masalah, kan untuk penggunaan di lokal, bukan untuk kirim keluar. Itu hanya berapa meter jaraknya, dari gunung ke kampung ini. Kecuali kami bawa ke Jakarta,” tandasnya.

Setelah aktivitas pengangkutan tanah puru dihentikan oleh PT Timah, pihak perusahaan kontraktor pelaksana PT Sartika-Permata, Sastro irit bicara. Dia hanya menginginkan pengangkutan tanah puruh dari wilayah IUP Timah tidak perlu dihentikan.

“Kami kan, hanya mengambil tanah kuningnya saja, tidak mengambil timahnya, dan kegiatan ini untuk pembangunan. Ya, kalau memang ada lokasi lain, kami siap juga membuat IUP,” ucap Sastro singkat.

Dikonfirmasi terpisah Galih Herlambang yang juga mengaku dari PT Sartika-Permata mengklaim bahwa telah bekerja sesuai aturan. Kepada Belitong Ekspres dia mengatakan, pengambilan tanah puru berdasarkan izin dan kesepakatan dengan pihak Desa Mempaya.

Kesepakatan kerjasama terkait pengangkutan dan pembelian tanah puru tersebut dituangkan dalam kontrak, yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Termasuk pajak Galian C pihak perusahaan yang bayar. “Galian C dari kami pak,” kata Galih.

Pantauan Belitong Ekspres di lokasi IUP PT Timah Desa Mempaya, nampak ada 3 unit alat berat eksavator yang sedang beroperasi di lokasi IUP PT Timah. Alat berat itu terlihat sedang mengisi muatan tanah puruh ke dalam bak dumping truk. Namun, beberapa menit kemudian dilakukan proses penghentian oleh pihak PT Timah Tbk.

Sehari sebelumnya, proyek Pembangunan Embung Konservasi Kolong (Danau) Mempaya menuai sorotan keras. Pasalnya, proyek senilai Rp 19.023.083.114, mengambil material di wilayah IUP PT Timah diduga tanpa izin.

Atas kejadian itu, beberapa LSM di Beltim meradang, terutama Ketua Wakasbangda (Wadah Kajian Strategi Pembangunan Daerah) Beltim Rudi Juniwira. Dia mengkritik keras tentang asal usul tanah puru untuk pekerjaan dinding penahan tanah dan saluran pengarah, dengan volume 68.386,09 m3.

Menurut Putra Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Beltim, tanah puru merupakan bahan galian mineral bukan logam, yang diperoleh dari penambangan. Itu tentunya wajib mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) terlebih dahulu.

Yang menjadi pertanyaan, kata dia, mengapa harus ada izin?. Sebab, bahan galian tersebut merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat (2) UUD 1945).

“Penguasaan oleh negara ini dilakukan melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan setiap usaha pertambangan wajib mempunyai izin guna pengaturan, pengawasan dan pengendalian dari kegiatan usaha pertambangan tersebut,” terang Rudi.

Terkait sumber pendapatan daerah dari hasil usaha pertambangan ini, khususnya bahan galian bukan logam dan batuan. Selain retribusi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, juga pendapatan dari bagi hasil iuran tetap dan pajak-pajak lainnya.

Baca Juga:  LSM Duga Proyek Embung di Pusaran Illegal Mining?

“Ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penggalian tanah puru tanpa izin tersebut, untuk kegiatan pembangunan embung konservasi, berpotensi merugikan keuangan daerah. Kita asumsikan saja dari volume yang dibutuhkan sebanyak 68.386,09 m3. Kalau dihitung berdasarkan retribusi pasir per tongkangnya rata-rata Rp 25.000.000, maka retribusi yang dapat diambil sebanyak Rp 569.884.083. Jadi bisa dibayangkan kerugian daerah dapat mencapai setengah miliar lebih, ini angka yang lumayan besar bagi pendapatan asli daerah Belitung Timur,” paparnya.

Rudi menambahkan, dengan adanya kegiatan pembangunan embung konservasi ini, di satu sisi untuk pembangunan Belitung Timur, namun di sisi lainnya merugikan pendapatan daerah. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, dari penggalian tanah puru yang diduga tidak berizin tersebut.

“Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan daerah dan penegak hukum. Karena ini menyangkut juga kepentingan daerah, jangan sampai terjadi pembiaran,” pinta.

Ketua LSM lingkungan (FKPLH), Suro Mampan Siregar juga ikut menyoroti perlunya kejelasan asal usul bahan galian tanah puru tersebut.

“Terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan bahan galian tanah puru yang dimaksud. Jika usaha yang mempunyai izin tambang galian C, tentunya mereka bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya. Tapi jika tidak ada izin, siapa tanggung jawab,” tegas Suro.

Senada disampaikan oleh LSM KORAK Beltim, Usep. Dia menduga pihak perusahaan tidak memiliki izin penambangan, yang tentunya tidak membayar pajak galian C.

“Asal usul material bahan galian tanah puru dan pasir bangunan yang dipergunakan oleh proyek itu, diduga tidak memiliki izin penambangan, berkaitan dengan pajak galian C. Tentunya, pihak pelaksana harus bisa menunjukkan izin penambangan galian C. Karena hal ini juga berkaitan erat dengan restribusinya,” beber Usep.

Sementara itu, Camat Damar, Ronny Setiawan saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, mengatakan bahwa urusan penggalian tanah puru itu urusan Provinsi. Sebelum berkembang jadi polemik, terkait otoritas pengelolaan bahan galian tambang itu kewenangannya ada di Pemprov.

“Jadi kewenangan untuk kelola bahan galian, baik tanah puruh ataupun tambang itu ada di Pemprov,” ujar Ronny.

Kemudian, mantan Kasat Pol PP Beltim itu menyebutkan, bahwa mengenai persoalan apapun pada proyek itu, adalah urusan Tim TP4D Kejati Bangka Belitung. “Apabila ada masalah, ada kendala penyimpangan terkait proyek APBN itu, sudah disampaikan saat sosialisasi dari tim TP4D Kejaksaan Provinsi. Hubungi mereka saja, katanya,” kata Ronny.

Hingga berita diturunkan, Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Babel Wilayah Belitung Timur (Beltim) Solihin memilih bungkam. Beberapa kali dikonfirmasi Belitong Ekspres via WhatsApp Rabu (16/10), pesan yang dikirim harian ini hanya dibaca. Hingga Kamis (17/10) tadi malam, Solihin juga tidak merespon konfirmasi terkait aktivitas penggalian tanah puru di Desa Mempaya. (dny/yud)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply