Tanah Eks Tambak Udang Meruncing

by -

TANJUNGPANDAN-Saling klaim atas kepemilikan tanah eks tambak udang seluas 30 hektar di lokasi Sijuk Kecamatan Sijuk, kian meruncing. Dipastikan, perseteruan ini bakal berakhir sampai ke ranah hukum. Pasalnya,di satu sisi Kepala Desa Sijuk ingin menjadikan tanah seluas 30 hektar itu sebagai tanah kas desa. Dengan dalih, bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pembayaran terhadap orang tua Wiliadi.
Sementara pada sisi yang lain, Wiliadi warga Desa Sijuk bersikeras menganggap bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik orang tuanya yang merupakan warisan dan cikal bakal almarhum kakeknya. Klaim Wiliadi ini sesuai dengan dasar bukti surat kontrak tanah pada tahun 1965 yang dia miliki saat ini.
Willi kemudian, membantah tudingan Kepala Desa Sijuk Syahrizal terkait soal keabsahan SKT tahun 1984-1985 yang dituding oleh Kades Syahrizal sebagai SKT palsu.  “Emangnya, dia (Kades Syahrizal,red) sudah pernah periksa maupun selidiki secara forensik. Bahkan, perbandingan dengan surat-surat yang lainnya saja belum dia lakukan,” tepisnya.
Wili menilai Kades Sayhrizal terlalu cepat mengatakan itu palsu. Tanpa merujuk pada sebuah bukti. Ini bisa menimbulkan fitnah. “Dan ia (Kepala Desa Sijuk,red) harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Apakah dia sudah pernah melihat surat yang aslinya itu,” kata Wili.
Sementara itu,Kades Sijuk Syahrizal ketika dikonfirmasi BE (Kamis (19/3) lalu via telepon mengatakan, Kepala BPN Belitung harus mempertanggungjawabkan statementnya di Koran pada hari Rabu (18/3) lalu. Bahkan, Kades Syahrizal tak ingin melarang Kepala BPN untuk menerbitkan sertipikat tanah eks tambak udang yang menurut Kepala BPN adalah benar milik Wiliadi.
“Jangan membuat masalah. Silahkan dicek, dieksekusi atau diterbitkan sertipikat tanah itu. Jika menurut Kepala BPN sah dan sudah  sesuai dengan pernyataan dia di Koran BE kemarin,” kata Syahrizal menanggapi statemen Kepala BPN Belitung Ir Sugeng.

Menanggapi hal itu, kepala BPN Ir Sugeng mengatakan dirinya mengomentari soal polemik tanah itu, karena jabatan dirinya selaku Kepala Badan Pertanahan (BPN) yang sudah jelas-jelas urusan sertipikat adalah produk BPN.  “Memang Wiliadi sejauh ini, belum pernah mengajukan surat secara resmi ke BPN untuk pembuatan dan penerbitan sertipikat itu,” kata Sugeng Kamis (19/3) lalu.

Namun, soal proses pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan, akan tetap dilakukan. Sebab, itu sah-sah saja sesuai otoritas dirinya. “Intinya, saya siap menerbitkan sertipikat itu. Sepanjang, data dan persyaratan-persyaratan lainnya mendukung. Itu tidak jadi masalah,” tegasnya.
Ia mengatakan, siapa pun yang datang di Kantor BPN Belitung untuk berkeinginan membuat sertipikat tanah, tetap akan dilayaninya. “Saya tidak akan pernah berkeberatan sedikitpun, selagi dokumen pendukung penerbitan sertipikat tanah yang dibutuhkan telah sesuai dengan prosedur dan ketetapan aturan,” pungkasnya.(mg2)