Tapem: Pjs Kades Sesuai Mekanisme

by -

*DPRD Minta Pemda Segera Koordinasi

TANJUNGPANDAN-Menanggapi desakan warga soal pilkades dan penunjukan Pjs Kades, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Suksesyadi menyatakan, penetapan Pjs Kepala Desa Juru Seberang adalah atas usulan dari UPTD yang masuk ke Bupati Belitung.  “Mekanisme itulah adanya. Karena atas dasar surat pengantar dari Camat,” jelas Sukses.
Menurut Sukses, Pjs Kepala Desa sejauh yang ia pahami, tidak mesti harus dari PNS. Dia berasal dari perangkat desa yang di usulkan pun juga boleh. “Karena sekarang ini ada kebijakan baru. Jadi, kita masih tetap melakukan konsultasi kembali ke Bagian Hukum Pemkab Belitung,” paparnya.
Dikatakannya, masalah penyelenggaraan proses Pilkades di Desa Juru Seberang yang belum terlaksana bukan tak beralasan. Namun, Pemerintah Kabupaten terkait dengan aturan Permendagri UU No 6 tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa. “Di aturan itu, dinyatakan dengan jelas. Bahwa pemilihan Kepala Desa akan dilakukan secara serentak dengan asumsi harus ada perdanya terlebih dahulu,” kata Sukses.
Sukses menambahkan, mengenai pelantikan Kades memang adalah tupoksinya bagian Tapem. Namun, kami juga tetap melakukan koordinasi dengan Kabupaten Belitung Timur terkait pelaksanaan Pilkades ini.
Kepala Sub Bidang Pembinaan Adminsitrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa BPMPDPKBB Kabupaten Belitung Asniliati BA menyatakan, masalah penunjukan Pjs Kades Juru Seberang karena ada alasan tertulis dari masyarakat. “Mereka (Masyarakat Juru Seberang,red) tidak mau mengusulkan orang dari Tanjungpandan. Dengan begitu, mereka inginnya mengusulkan dari pemerintah desa saja,” jelasnya.
Soal keuangan untuk tahun 2015. Kata Asniliati, kemungkinan kecil tidak akan dilaksanakan Pilkades. Sebab, masih menunggu pembahasan Perda bulan Mei 2015. “Nanti, setelah Perdanya sudah ada. Barulah diterbitkan Perbup-nya. Dan dari Perbup akan diterbitkan juknisnya,” tandasnya.
Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani Amd dalam memimpin rapat hearing tersebut, mengatakan, keterlambatan pemilihan Kades Desa Juru Seberang, tentu juga Pemda harus memiliki dasar hukum yang kuat. “Jadi, harus ada langkah-langkah bersama yang diambil. Supaya pemerintahan daerah ini dapat berjalan kondusif,” kata Taufik.

Taufik meminta dengan tegas kepada pihak Pemkab Belitung segera melakukan koordinasi kembali secepatnya. “Kami minta hasil koordinasinya paling lambat hari Senin (30/3) mendatang kami sudah terima. Intinya,rapat hari ini bukan untuk memperumit masalah. Tetapi ingin mencari solusi terbaik.Sebab, DPRD Belitung  bukanlah lembaga pengambil keputusan,” tukasnya. (mg2)