Tebang Pohon Pemerintah, Siap-siap Disanksi

by -
Tebang Pohon Pemerintah, Siap-siap Disanksi
SISAKAB ABU: Salah satu petugas BNPB memandangi lahan gambut dan pepohonan lebat yang terbakar dia kawasan Kampar, Riau. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi aksi koorporasi, jika tetap membandel dalam aksi pembakaran hutan dan lahan. FOTO: AFP

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya nampaknya harus berpikir dua kali ketika menebang pohon milik pemerintah. Pasalnya, saat ini Pemkot Pangkalpinang sudah menerbitkan Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang Izin Penebangan Pohon.

Dalam perda tersebut pasal 11 sudah ditegaskan bahwa setiap orang atau badan yang menebang pohon tanpa izin, meracuni atau membakar pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan mengakibatkan pohon tersebut mati akan dikenakan sanksi penggantian pohon.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang, Mie Go mengatakan, sebelum benar-benar diterapkan, perda tersebut terlebih dahulu akan disosialisasikan kepada masyarakat.

“Ya biar masyarakat tahu bahwa sekarang sudah ada perda ini, kalau mau menebang pohon milik pemerintah harus ada izin, tidak bisa sembarangan lagi. Kalau tidak, siap-siap disanksi,” ujar Mie Go sebagaimana dirilis dari Babel Pos, Jumat (6/12/2019) lalu.

Dijelaskannya, ruang lingkup pohon yang dimaksudkan adalah pohon milik pemerintah daerah seperti yang berada di pinggiran jalan umum atau jenis pohon peneduh. Selama ini, menurutnya, penebangan pohon tersebut kerap sekali dilakukan oleh oknum masyarakat.

“Untuk itu, harapannya dengan ada perda ini, menjadi pedoman bagi dinas perkim dalam melaksanakan tupoksi dan masyarakat perseorangan maupun berbadan hukum dapat mengikuti dan mengetahui prosedur tata cara memperoleh izin penebangan pohon,” papar Mie Go.

Sementara, Kabid Permukiman Disperkim Kota Pangkalpinang, Belly Jawari menambahkan, tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan pohon ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem daerah dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika daerah.

Belly menyebutkan, ada beberapa sanksi yang akan dikenakan bagi masyarakat yang menebang pohon tanpa izin diantaranya penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm, jumlah penggantian sebanyak 20 pohon dengan ketinggian minimal 200 sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 sentimeter.

Sedangkan apabila pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 sentimeter sampai dengan 30 sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantian sebanyak 30 pohon dengan ketinggian minimal 200 sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 sentimeter. Apaboila pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 sentimeter sampai dengan 50 sentimeter, lanjut Belly, maka jumlah penggantian sebanyak 40 pohon dengan ketinggian minimal 200 cm sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 sentimeter

“Dan jika pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 sentimeter yang ditebang, maka jumlah penggantian sebanyak 60 pohon dengan ketinggian minimal 200 sentimeter dan pangkal batangnya berdiameter minimal 4 sentimeter,” urai Belly. (pas)

 

Artikel ini sudah pernah dimuat di fin.co.id dengan judul Tebang Pohon Pemerintah, Siap-siap Disanksi