Telat Bikin KTP Didenda Rp 100 ribu

by -

*Sanksi Efektif Mulai 1 April Mendatang

MANGGAR-Beberapa waktu lalu mesin pencetak pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) sempat mengalami kerusakan. Namun itu bukan menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin membuat dan memperpanjang masa belakunya KTP tersebut.

Bahkan Dukcapil Beltim akan memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran administrasi kependudukan. Sanksi berupa denda ini akan diberlakukan efektif terhitung mulai 1 April 2015 mendatang.
Denda akan dikenakan kepada penduduk baik warga negara Indonesia atau orang asing yang melakukan pelanggaran administrasi kependudukan yang melampaui batas waktu pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

“Beberapa waktu lalu mesin pembuatan KTP kita pernah rusak, dikarenakan ketidakstabilan listrik, namun kini semua itu sudah berjalan dengan normal. Sementara untuk denda administratif atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan kita tetap akan kenakan denda Rp 100 ribu. Sedangkan untuk warga negara asing akan dikenakan denda sebesar Rp 200 ribu,” ungkap Kepala Dukcapil Ernadi kepada wartawan, Kamis (3/3) kemarin.

Selain memberikan sanksi administratif untuk keterlambatan pelaporan, Ernadi juga menyebutkan akan memberikan sanksi bagi penduduk yang berpergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan orang asing yang  memiliki izin tinggal terbatas yang saat berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal.

“Setiap penduduk yang kedapatan tidak membawa KTP dikenakan denda Rp 50 ribu, dan untuk orang asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp 100 ribu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Beltim Nomor 38 Tahun 2013 hasil dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” terang Ernadi.

Ernadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Suharman menjelaskan, peristiwa penting meliputi, kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, serta peristiwa penting lainnya.

Sedangkan untuk peristiwa kependudukan bisa berupa, perpanjangan KTP, perubahan Kartu Keluarga (KK), pindah datang bagi penduduk WNI, Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, pindah datang dari dan ke luar negeri bagi penduduk WNI, dan lain lain.

“Untuk batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting itu berbeda-beda. Misalnya untuk perpanjangan KTP paling lambat 14 hari. Untuk perubahan KK, pelaporan kematian, pengangkatan anak, atau pelaporan pindah datang paling lambat 30 hari. Sedangkan untuk pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 hari,” pungkas Ernadi.(feb)