Terdakwa Budik Tuntut Keadilan

by -2 views

PANGKALPINANG- Setelah mendapat tuntutan terbilang lumayan tinggi yakni 18 bulan penjara dari jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Pangkalpinang minggu lalu, pagi ini giliran terdakwa Budik Wahyudi yang akan melakukan pembelaan diri (pledoi). Pledoi akan dibacakan Budik bersama penasehat hukum, Yulianis, kepada majelis hakim Tipikor kota Pangkalpinang yang diketuai Sri Endang.

“Pembelaan kita akan dibaca esok (hari ini. red.). Apa isinya sudah kita siapkan, yang jelas kita menuntut keadilan saja,” kata Yulianis

Yulianis sedikit membocorkan kalau pihaknya tetap sama seperti di awal lalu yang mana menuntut agar terjadinya perkara korupsi ini jangan dibebankan kepada klien seorang diri. Fakta persidangan menurutnya sudah jelas memaparkan seluruh pihak-pihak yang terlibat. “Tapi kenyataan aneh sekali, klien kita yang ditumbalkan. Akhirnya dengan tuntutan yang seperti ini jelas-jelas membuat tanda tanya besar kenapa sampai jaksa nekad menuntut tanpa didasari prinsip keadilan hukum,” ujarnya.

Namun begitu baginya, tidak terlambat klienya untuk memperoleh keadilan hukum yang sesungguhnya. Sebab masih ada waktu pihaknya pledoi. “Pledoi kita diharapkan hakim tidak mengikuti irama tuntutan jaksa. Karena tuntuta itu syarat akan ketidak adilan hukum,” tegasnya
Dalam isi tuntutan JPU, Budik selaku pegawai negeri sipil dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan kerugian negara senilai Rp 158.253.197 yang diterima 13 dewan telah pulih. JPU menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jaksa penuntut mengabaikan fakta persidangan atas keterlibatan atasan dan rekan-rekan Budik di DPRD kota Pangkalpinang selama ini. “Masak dalam tuntutanya jaksa tidak menyinggung peran dari pengguna anggaran Latip Pribadi dan rekan-rekan Budik lainya. Oleh jaksa hanya klien kami sendiri yang terkesan dipersalahkan atas terjadinya korupsi ini,” sesal, Yulianis, usai persidangan.

“Padahal fakta persidangan telah jelas-jelas memaparkan adanya peran-peran pimpinan Budik, mulai dari PPTK, PPK, verifikasi, kabag keuangan hingga PA sampai terjadinya pencairan SPPD bermasalah itu. Tetapi faktanya lagi-lagi fakta itu diabaikan, klien kami yang hanya dipersalahkan,” ujarnya bernada kesal.(eza)