Terhadap DKP Dinilai Berlebihan

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR- Upaya praperadilan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Beltim oleh sekelompok nelayan atas tuduhan salah tangkap, dinilai berlebihan. LSM KORAK (Komite Rakyat Anti Korupsi) Beltim justru mendukung langkah PPNS DKP Beltim yang berani mengambil tindakan atas dugaan kejahatan penggunaan alat tangkap ilegal.
Ketua KORAK Beltim, Usep M Kusmaya mengatakan, tindakan jajaran kepolisian dan PPNS DKP Beltim patut diapresiasi. Pasalnya, sebut Usep, kapal nelayan yang beberapa waktu lalu melakukan penangkapan ikan telah melanggar Peraturan Menteri (Permen) nomor 42 tahun 2014 pasal 29 angka 11.
“Isi dari permen tersebut adalah, alat penangkapan ikan jenis alat tangkap ikan, Muroami sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf (h) merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal) dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan disemua wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI),” terang Usep yang juga Ketua Komunitas Pecinta Laut (Kopel) Beltim, kepada Belitong Ekspres Rabu (17/6) kemarin.
Selain itu, Usep menduga ada kejanggalan ketika aparat dan petugas DKP melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen SLO (surat layak operasional) dan SPB (surat persetujuan berlayar). SPB yang dipegang nelayan saat diamankan, dikeluarkan syahbandar pelabuhan. Padahal, SPB harus dikeluarkan oleh syahbandar perikanan Tanjungpandan.
“Kami di sini, mempertanyakan kok yang mengeluarkan SPB mengapa syahbandar pelabuhan dan mengapa bukan syahbandar perikanan. Padahal 2 kapal kongsi ini jelas untuk melaut dan mencari ikan, bukannya jenis kapal angkutan barang/penumpang,” tegas Usep.
Usep menduga, ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tindakan yang diambil PPNS DKP Beltim untuk mengusut tuntas kasus penggunaan alat tangkap ilegal.
“Kami tidak memberikan tudingan dan praduga bersalah, tapi kami hanya menduga ini ada permainan. Dalam hal ini, dinas terkait dan pihak yang berwenang dalam melakukan penuntasan mafia perikanan akan kami dukung. Kan sudah jelas salah dan tidak diperbolehkan, apalagi yang mengeluarkan izin bukan wewenang dari yang disebutkan diatas,” papar Usep.
Usep berkeyakinan, memperhatikan fakta dan bukti yang ada, hakim pengadilan akan dapat menilai salah dan benar. Selain itu, perlu tindak lanjut atas keluarnya SPB yang bukan peruntukkannya.
“Kan jelas di pasal 42 ayat (3) disebutkan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Dan di pasal 44 ayat (1) diubah sehingga pasal 44 berbunyi SPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi,” tandas Usep menegaskan. (feb)

Rate this article!
author

Author: