Terkait Kasus Tambang Ilegal Sijuk, KLHK Diminta Turun Tangan

by -
Terkait Kasus Tambang Ilegal Sijuk, KLHK Diminta Turun Tangan
Sekretaris Peradi Babel, Dr. M Adystia Sunggara

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Saking panasnya perkara tambang Ilegal Sijuk, menyebabkan tak ada lembaga terkait yang lepas dari sorotan publik. Setelah selama ini pihak kepolisian yang terus mendapat sorotan tajam, kini publik menuding Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang tak boleh ngumpet dan terkesan cuci tangan. Penegakan hukum pidana (Gakkum) KLHK dituntut untuk turut bertanggung jawab dan jantan dengan cara menyidik siapa biang keladi pengrusakan. Terutama terkait pihak-pihak pemodal yang nota bene selama ini tak tersentuh hukum apapun.

Pasalnya status Hutan Lindung (HL) Sijuk, Belitung itu bukanlah isapan jempol belaka, melainkan resmi telah tertuang di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI nomor: 105/Kpts-II/1999 yang ditandatangani oleh menteri saat itu Muslimin Nasution. Adapun luas hutan lindung tersebut 2.073,30 hektar. Nah lo!

Sekretaris Peradi Bangka Belitung, Dr. M Adystia Sunggara, mendesak Gakkum KLHK ambil peran agar tak kehilangan muka. Dalam hal ini dikatakan Adystia Sunggara penyidik PPNS Direktorat Gakkum KLHK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kegiatan pertambangan di kawasan hutan. “Mereka perangkat yang juga secara undang-udang diberikan kewenangan untuk itu,” kata Adystia.

Terhadap suatu pelanggaran atas suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH (ijin pinjam pakai kawasan hutan) merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman maksimal paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar, sebagaimana diatur di dalam pasal 78 ayat (6) UU nomor 41/1999 jo UU nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan.

“Ketentuan undang-undang juga telah mengatur jika memang kegiatan-kegiatan atau kegiatan penambangan di daerah kawasan Sijuk itu merupakan kawasan hutan. Selanjutnya kegiatan itu mengakibatkan nyata-nyata mengakibatkan kerusakan kawasan hutan, akibat dilakukan penambangan ilegal, maka telah terjadi akibat terdampak maka dapat dikenakan delik matril sebagaimana yang terkandung dalam pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup,” jelas Doktor Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar.

Diuraikanya, persolaan kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan HL itu adalah persoalan yang serius jika dicermati dari sanksi hukum. Negara telah mengatur dan menghendaki penegakan hukum dan efek jera bagi pelaku pengrusak lingkungan. “Dinamika kasus sijuk jika ini dilakukan di kawasan hutan lindung makan persoalan yang sangat krusial adalan kerusakan hutan dan lingkungan hidupnya,” sebutnya gamlang.

Ada 2 perbuatan, lanjutnya, yang dapat dijerat dalam undang-undang lex spesialis yang harus ditegakan. Bukan semata-semata kegiatan penambangan yang diatur dalam undang-undang minerba itu sendiri. “Artinya perangkat penegak hukum –Gakkum KLHK- harus jeli dalam kasus yang terjadi di Sijuk ini. Sehingga tidak keliru dalam mengimplementasikan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, siapapun mereka yang melakukan kegiatan itu harus dijerat dengan beberapa undang-undang yang ada dan berlaku baik pelaku utamanya, atau yang turut serta atau pemberi perintah sebagaimana dalam ajaran hukum pidana pada pasal 55 KUHP.

“Adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berujung dengan oknum Satpol PP yang dijadikan tersangka maka harus diikuti pula dengan penegakan hukum yang benar dan objektif yang menjerat para pelaku utamanya yang diduga melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dan dugaan pelaku pengrusakan lingkungan, jadi hukum itu siapapun yang melakukan perbuatan dan memenuhi rumusan-rumusan delik-delik pasal pidana dalam beberapa ketentuan hukum dan undang-undang yang ada dan berlaku maka wajib diterapkan juga kepada si pelaku siapapun dia-terutama pemodal- tanpa terkecuali diduga melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan atau kawasan yang terlarang yang ditentukan oleh undang-undang itu,” tandasnya. (eza)

Editor: Yudiansyah