Terkait Teknis Penertiban TI Rajuk, Kasatpol PP Beltim Antisipasi Konflik

Penertiban TI Rajuk di DAS Sungai Manggar oleh tim gabungan beberapa waktu lalu. foto ist

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Belitung Timur (Beltim), Zikril menegaskan, bahawa pihaknya lebih mengedepankan antisipasi terhadap konflik horizontal maupun vertikal.

RajaBackLink.com

Hal itu disampaikan terkait ramainya isu beredar terkait teknis penertiban TI Rajuk yang dikoordinir oleh Satpol PP Kabupaten Beltim, dengan pembuatan surat kesepakatan bersama.

Seizin Sekda Beltim, Zikril menyebutkan bukannya tidak memperhatikan lingkungan. Namun mantan Camat Gantung tersebut bertujuan untuk menempatkan diri dalam sikap bijak dalam bertindak.

“Ini bukan soal tambang dan lingkungan hidup saja, tapi kita mengantisipasi konflik horizontal dan vertikal yang makin memanas antar pihak-pihak yang berkepentingan di tengah masyarakat. Baik itu masyarakat penambang, masyarakat lingkungan hidup, gangguan ketertiban umum,” tegas Zikril kepada Belitong Ekspres, Selasa (11/6).

Baca Juga:  Giatkan Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Tanjungpandan Kembali Gelar Rapat Tim Pora di Beltim

Menurutnya, bila tidak ditangani secara bijak, hal itu bisa meluas. Maka dari dia terus berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota Polri dan TNI setempat sejak beroperasinya TI Rajuk di wilayah DAS Manggar dan Lenggang.

“Soal pertambangan itu urusan pertambangan, ada instansi yang menangani dan pengawasannya. Soal urusan lingkungan hidup itu urusan kewenangan OPD lain. Silakan dituntaskan urusan pertambangan dan lingkungan hidupnya oleh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab masing-masing,” kata Zikril.

Lebih jauh lanjut Zikril mengatakan, Satpol PP bersama Polri dan TNI melalui koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah dengan Surat Bupati, mengantisipasi konflik kepentingan baik horizontal maupun vertikal. Apalagi saat itu sedang dalam bulan suci ramadan.

Baca Juga:  Kesbangpol Harapkan Dapat Tembusan Pemantau Pemilu

“Dan saya selaku pembantu Bupati dan Sekda, Kasat Pol PP memberi laporan kepada Bupati dan Sekda, online dua kali 24 jam dan laporan tertulis dari awal 7 Mei 2019. Selama persoalan ini muncul sampai hari ini dan terus kita lakukan pemantauan di kawasan DAS Manggar dan Lenggang,” tukasnya.

Tentu hal ini dengan cara dan prosedur persuasif, komunikatif, serta mencari solusi yang paling baik bagi semua pihak dan pemerintah daerah dalam mengayomi semua warga. “Adanya perbedaan pendapat atau opini publik itu harus kita terima dan saling menghargai,” tandasnya. (dny)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply