Tersandung Korupsi, PNS Teracam Dipecat

by -

*Sekecil Apapun Kasus Tipikor yang Dilakukan

MANGGAR-Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor)terancam akan dipecat alias diberhentikan. Itu mengacu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Kepala BKD Beltim Erna Konondo mengatakan, kasus Tipikor berdeda dengan tindak pidana umum lainnya. Sekecil apapun Tipikor yang dilakukan, PNS tersebut dipastikan tetap akan diberhentikan. Sedangkan, PNS yang tersandung tindak pidana umum bisa diberhentikan tergantung vonis hukuman yang dijatuhi pengadilan.

 

“Di Undang-Undang (UU) ASN, khusus untuk PNS yang terlibat kasus Korupsi, divonis satu hari saja oleh Pengadilan, itu tetap diberhentikan. Berbeda dengan PNS terlibat pidana umum, bisa diberhentikan kalau telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama dua tahun oleh Pengadilan,” ungkap Erna kepada Belitong Ekspres, Senin (23/11) kemarin.

 

Menurutnya, saat ini memang ada beberapa orang PNS yang tersandung kasus Tipikor. Namun, pengajuan pemecatan belum dapat dilakukan, karena kepala daerah Beltim masih dijabat seorang Penjabat (Pj) Bupati, bukan definitif.

 

“Jika memang dipegang oleh Bupati definitif otomatis semua akan berjalan dan prosesnya lebih cepat. Namun, saat ini masih dipegang oleh Pj.Bupati maka harus mengacu pada kewenangan dan penjelasan dari BKN tentang tugas dari Pj.Bupati,” terangnya.

 

Ia menjelaskan, sesuai dengan pasal dan UU yang berlaku di surat BKN, disebutkan pada poin (a) Pj.Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (Civil Effect) pada aspek kepegawaian. Baik untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dan jabatan ASN. Serta menetapkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

 

“Pada poin (b) juga disebutkan Pj.Kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akinat hukum (Civil Effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian izin perkawinan, dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai PNS selain karena dijatuhi hukuman disiplin,” jelas Erna sembari menunjukan surat dari BKN.

 

Namun terkait permasalahan ini, pihaknya sudah akan menyampaikan kepada Pj.Bupati. Apa yang menjadi keputusan Bupati, tentu keputusan tersebut akan tetap dijalankan. Selama ini para PNS Beltim yang sudah menjalani hukuman, atau sedang menjalani hukuman pernah menyerahkan berkas vonis dari Pengadilan. Baik putusan yang belum inkrah ataupun hukum tetap atau pasti.

 

“Setelah berkas perkara ada, baru saya konsultasikan kepada Pj.Bupati. Bila Pj.Bupati perintahkan pemberhentian sebagai PNS, maka akan dikeluarkan suratnya yang sudah tentunya ada SK dan izin dari Mendagri,” tanas Erna. (feb)