Tim Pengacara Amel Tolak Tuntutan Jaksa, Sebut Tidak Ada Pelanggaran Kampanye

by -
Tim Pengacara Amel Tolak Tuntutan Jaksa, Sebut Tidak Ada Pelanggaran Kampanye
Terdakwa Syarifah Amelia duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tanjungpandan, Senin (30/11).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Terdakwa Syarifah Amelia menjalani sidang tuntutan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Pilkada Beltim 2020, di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Senin (30/11) tadi malam.

Sebelum Tim Pengacara membacakan Pledoi atas tuntutan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim, terdakwa yang karib disapa Amel mencurahkan isi hatinya (curhat) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Amel sapaan karibnya mengatakan, tuntutan pada tadi siang yang dilakukan JPU menyebut dia bersalah. Lantaran dinilai telah terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu. Seperti menghasut, memfitnah dan mengadu domba.

“Demi Allah saya tidak pernah berbuat kotor pada saat kampanye. Ungkapan kalau Pilkada di Beltim bersih maka yang menang nomor…? dijawab satu. Itu merupakan ungkapan hati saya,” kata Amel di hadapan majelis hakim.

“Tujuannya dalam ungkapan tersebut saya menginginkan Pilkada di Belitung Timur bersih. Serta yang menang adalah nomor satu,” ucap Amel dengan meneteskan air mata di hadapan massa yang hadir dalam sidang.

Amel menjelaskan, beberapa tahun lalu dirinya mengikuti Pileg 2019. Dalam kampanyenya dia tidak pernah melakukan black campaign (kampanye hitam). Bahkan dia mengajak masyarakat untuk berkampanye bersih.

Dengan adanya kasus ini, dia meminta maaf kepada seluruh pihak. Seperti kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menggelar sidang hingga dini hari. Selain itu, ia juga meminta maaf kepada suaminya Surya Bhatara, yang telah mendampinginya dalam kasus ini.

Sementara berdasarkan fakta persidangan agenda pledoi yang dibacakan Penasehat Hukum Syarifah Amelia, Budi Rahman, Ali Nurdin, Alfarizi, Heriyanto mengatakan, pada intinya menolak tuntutan jaksa, yang menuntut amel dengan pidana denda Rp 6 juta.

Mereka menyebut tuntutan yang dilakukan oleh JPU Kejari Beltim tidak jelas, serta melenceng dari tuntutan. Sebab, pada saat Amel dituduh melakukan menghasut, mengadu domba dan fitnah, JPU tidak dapat membuktikannya.

“Menghasut, mengadu domba dan fitnah seperti apa. Lalu apa dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini JPU tidak dapat membuktikannya,” kata Kuasa Hukum Heriyanto saat membacakan pledoi.

Bahkan dalam fakta persidangan kata dia terdapat beberapa kejanggalan. Pertama, saat Haris Alamsyah dari Bawaslu Beltim dimintai keterangan yang sempat drop (kelelahan). Awalnya, pihak pengacara menanyakan tentang adanya pleno kasus Amel.

Lalu dia menjawab sudah dilakukan. Ketika ditanya lagi, dengan mengingatkan dia telah disumpah Haris langsung terdiam. Setelah itu ucapkan istighfar dan dia mengatakan tidak pernah (membuat berita acara tersebut).

Sedangkan yang kedua mengenai ahli bahasa Yudistira yang dihadirkan oleh JPU Kejari Belitung Timur. Usai dilakukan sumpah, Yudistira mengakui sakit dan tidak dapat mengikuti persidangan, serta bukti-bukti lain Amel tidak bersalah.

Alfarizi mengatakan, pada saat Amel melakukan kampanye berjalan aman tanpa kerusuhan. Dia menjelaskan ungkapkan pada saat itu tidak menyebut golongan, perseorang maupun partai. Sehingga ahli menyebut tidak ada masalah maupun pelanggaran.

Kesimpulan dalam sidang ini setelah mendengar keterangan JPU, PH dan Ahli dinyatakan tidak ada unsur pelanggaran dalam kampanye Amel. Sebab, pada saat kampanye, dia mengajak masyarakat untuk berkampanye bersih.

Maka dari itu, Marihot selalu Pengacara Amel meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk menerima pledoi tersebut, serta membebaskan Amel dari tuntutan hukum. “Kami juga meminta untuk membersihkan nama Syarifah Amelia. Serta membayar biaya perkara dibebankan kepada negara,” pungkas Marihot.

Menanggapi pledoi tersebut, JPU Kejari Beltim mengajukan tanggapan (Replik). Rencananya agenda tersebut akan dilaksanakan pada Selasa (1/12) siang ini. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan pernyataan pengacara mengenai tanggapan jaksa (Duplik). (kin)