Tim Pengacara PT MPP Angkat Bicara, Bantah Mark Up BBM di Beltim

by -
Tim Pengacara PT MPP Angkat Bicara, Bantah Mark Up BBM di Beltim
Kuasa hukum PT MMP, Lauren Harianja dan Wahyu Pamungkas Nugraha dari Firma ADW Law Office.

belitongekspres.co.id, TANJUNGANDAN – TIM Pengacara PT Multi Patra Persada (MPP) angkat bicara, mengenai pemberitaan di sejumlah media yang memberitakan dugaan penggelembungan pembayaran (Mark Up), Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim).

Bahkan Kuasa hukum PT MMP, Lauren Harianja dan Wahyu Pamungkas Nugraha dari Firma ADW Law Office membantah, dugaan mark up sebesar Rp 300 perliter. Yakni, pada saat pembayaran BBM dari Pemkab beserta OPD Beltim kepada perusahaan.

Lauren mengatakan, penambahan biaya tersebut sah secara hukum. Sebab sudah disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian antara Pemkab Belitung Timur dengan pihak perusahaan tersebut.

Dijelaskannya, berdasarkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 4 menyebutkan perhitungan harga jual eceran umum dititik rendah untuk setiap liter, ditetapkan oleh badan usaha. Yakni dengan ketentuan harga terendah ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB.

Yakni dengan margin paling rendah lima persen dari harga dasar. Sedangkan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga pasar.

“Jadi kenaikan itu karena kesepakatan dan dibenarkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014, itu dasarnya,” ujar Lauren kepada Belitong Ekspres, Minggu, kemarin.

Ia menjelaskan dalam perjanjian ini, Pemkab Beltim pengadaan BBM non subsidi berbagai jenis. Seperti premium, solar, pertalite dan pertamax. Dengan menggunakan tahun anggaran 2018. Dalam kesempatan tersebut disepakati tidak dengan langsung tunai.

“Tetapi sistem pembayarannya perbulan setelah pemakaian. Misalnya, hari ini OPD mengisi premium, maka dia nanti dikasih bon. Dan bon tersebut direkap. Baru bulan depan dibayarkan kepada PT MPP berdasarkan tagihan yang dibuat perusahaan,”jelas Lauren.

Namun dalam hal ini, PT MPP harus membayar tunai kepada Pertamina untuk pembelian BBM non subsidi yang dipakai pemda. Selain itu, terkait pembayaran yang dilakukan OPD Pemda Beltim kepada PT MPP dinilai sah secara hukum.

“Dalam artian sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 10. Menurutnya jika dilihat dari ketentuan tersebut, kepala OPD berhak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,”paparnya.

Dalam kasus ini, Lauren menilai Kejari Belitung Timur tidak berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Sebab hal itu sudah diatur dalam undang-undang Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

“Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK menyebutkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang,” jelasnya.

Lauren menututurkan, Dalam hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel melakukan audit pada 23 April 2019. Sesuai surat tugas nomor 100/ST/XVIII.PPG/04/2019 terhadap laporan realisasi anggaran Pemkab Belitung tahun 2018.

“Sedangkan surat perintah penyelidikan Kejari Beltim nomor print -01/L.9.14/F.d.1/01/2020 tertanggal 6 Januari 2020 dan surat perintah penyidikan nomor print -01/L.9.14/F.d.1/02/2020 tertanggal 18 Februari 2020 serta surat perintah penyidikan nomor print 01/L.9.14/F.d.1/03/2020 tanggal 3 Maret 2020,” tuturnya.

Hasilnya, di dalam audit BPK tersebut tidak ada menerangan ditemukannya adanya kasus pidana pada perjanjian kerjasama pengadaan tersebut. Sehingga BPK perwakikan Provinsi Babel tidak ada melaporkan kepada Kejari Beltim.

“Berdasarkan Undang-Undang, jika ada temuan BPK, paling lama satu bulan dilaporkan. kami lihat sprindik sudah lebih dari satu bulan. Kami juga sudah kroscek ke BPK, BPK tidak pernah meminta Kejari Beltim untuk menindaklanjuti hasil auditnya,” ungkap Lauren.

“Dalam kasus ini, kami sebagai kuasa hukum PT MPP, Lauren akan bersurat kepada Kejari Beltim untuk meminta dilakukan gelar perkara,” sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim) telah memanggil 50 saksi, kasus dugaan penggelembungan pembayaran (mark up) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim kepada penyedia BBM yakni PT MPP.

Jumlah saksi yang dipanggil bertambah dua orang sejak Kejaksaan memeriksa Wakil Bupati Beltim, awal Mei lalu. “Sampai saat ini sudah 50 saksi kita mintai keterangan,” ujar Kajari Beltim, Abdur Kadir SH melalui Kasi Intel Aditya Utomo SH, Rabu (27/5) lalu.

Dijelaskan Adit, pemeriksaan saksi yang cukup banyak dikarenakan Kejaksaan masih melakukan pendalaman kasus dan pengumpulan bukti-bukti. Saksi yang dipanggil bukan hanya Kepala OPD tetapi termasuk bendahara dinas dan PPK masing-masing. “Covid-19 juga menyebabkan pemeriksaan yang kita lakukan agak lambat,” kata Adit.

Sejauh ini, Kejaksaan jelas Adit, belum mengarah atau menetapkan tersangka dugaan penggelembungan pembayaran BBM.
“Belum, belum ada (penetapan) tersangka. Sejauh ini masih sebatas pemeriksaan saksi-saksi,” jelasnya.

Mengutip berita sebelumnya, Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin telah diperiksa Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Rabu (6/5) lalu selama empat jam. Pemeriksaan ini terkait proses penyidikan perkara dugaan mark up pengadaan BBM di lingkungan Pemkab Beltim.

Kepala Kejari (Kajari) Beltim Abdur Kadir mengatakan Wabup Burhanudin diperiksa sebagai saksi. “Saudara Burhanudin diperiksa selama empat jam dan diberikan 22 pertanyaan untuk mendalami materi oleh tim penyidik,” kata Abdur, Rabu (7/5).

“Sekda Beltim sekarang dan Sekda yang menjabat tahun 2012 juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Nanti masih ada beberapa lagi yang dipanggil karena mereka dianggap paham mengenai perkara ini,” imbuhnya.

Kejari Beltim menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap kasus dugaan penggelembungan pada pembayaran bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemkab Belitung Timur kepada PT. MPP pada Februari silam. Nominal penggelembungan sebesar Rp 300 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) bagi masing-masing jenis BBM.

Seluruh OPD di Beltim bekerjasama dengan pihak ketiga tersebut setiap awal tahun dengan periode perjanjian bervariasi. Kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2012. Pengusutan kasus ini berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pangkalpinang nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019. (msi/kin)