Tindak Tegas Illegal Farming dan Illegal Mining!!

by -

BANJIR yang melanda Provinsi Bangka-Belitung (Babel) tiga hari belakangan ini dinilai pemerhati kebijakan publik Andre Rystian,MIP sebagai bentuk kemarahan alam terhadap ulah tangan-tangan perusak yang tak bertanggungjawab.
Menurut Andre, banjir pernah terjadi pada tahun 2012 dan 2013, hanya saja skalanya kecil. Kemudian di tahun 2014 lalu skala banjirnya cukup besar bahkan merendam puluhan rumah. Namun di awal tahun 2015 ini banjir sangatlah besar, merendam ratusan rumah warga hingga mencapai kedalaman 1,5 meter.
Selain faktor tambang timah ilegal, aktivitas illegal farming di Dusun Melingai Desa Batu Beriga, Bukit Kodam Desa Lubuk Pabrik dan Dusun Nadi 4 Desa Perlang juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Kawasan Hutan Lindung (HL) yang ditumbuhi pepohonan sekarang berubah fungsi menjadi kebun sawit sehingga mengakibatkan air hujan tak terserap dengan cepat dan maksimal.
“Pokoknya tindak tegas pelaku iliegal farming, jangan sampai masyarakat berkebun skala kecil ditindak. Namun sebaliknya, pelaku illegal farming hingga ratusan hektar kawasan hutan dibiarkan bebas begitu saja seenaknya menikmati hasil dari kegiatan illegalnya yang membabat habis hutan,”ungkapnya seraya meminta pelaku tambang timah dan illegal farming untuk bertangung jawab.
“Dalam hal ini Pemkab Bateng dan Pemprov Babel juga jangan hanya seperti Kerbau dicucuk hidungnya, dan hendaknya harus menindak tegas pelaku illegal farming yang telah merusak alam Bateng ini tanpa pandang bulu. Jika demikian, maka inilah dampak penderitaan bencana banjir yang harus ditanggung oleh masyarakat,”ulasnya.
Andre menegaskan faktor pembiaran justru lebih besar jadi penyebab banjir ini, harus instansi terkait seperti Distamben dan Disbunhut melakukan pengawasan terhadap aktitivitas illegal ini. Semua pihak kata dia, sibuk menyelamatkan diri masing-masing, Pemkab Bateng terkesan menyalahkan Pemprov Babel, sementara Pemprov pun sebaliknya. “Masyarakat sebagai penonton dan yang terkena imbas pun, telah merasa muak melihat tingkah pejabat demikian. Masyarakat Bateng hanya membutuhkan pembangunan yang merata di Bateng dari berbagai bidang dan bukan hanya pembangunan yang hanya terfokus di satu tempat saja,”tukasnya.
Andre berharap dengan kejadian ini, pemerintah segera mencari solusinya. Seperti pembangunan jembatan di Lubuk Lingkuk, kemudian menertibkan kegiatan ilegal dan memperbaharui lagi dengan menanam pohon di lahan-lahan kritis. “Kecamatan Lubuk Besar kini sudah ditetapkan sebagai daerah rawan banjir, kedepan diharapkan lubuk besar tidak banjir lagi. Tentunya berbagai pihak yakni pemerintah dan setiap element masyarakat harus peduli terhadap kelestarian lingkungan alam sekitar,”tandasnya. (and)