Tom Dukung Pengalihan Subsidi

by -

MANGGAR – Ketua DPRD Belitung Timur (Beltim), Tom Haryono Harun mendukung upaya pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurutnya, pengalihan subsidi akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Adanya pengalihan subsidi BBM, kembali ke daerah lebih banyak. Dan tentunya akan banyak infrastruktur yang bisa dibangun,” ujar Tom, Senin (22/6) pagi, ketika dimintai komentar pasca kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke pulau Belitung, akhir pekan lalu.

Tom yang ditemui di Kantor DPRD Beltim, mengatakan, penghematan uang negara dari pengalihan subsidi mencapai Rp. 200 hingga Rp. 250 triliun. Meski pengalihan membuat harga BBM mengalami fluktuasi mengikuti mekanisme pasar, namun pemerintah dapat lebih banyak membangun di seluruh wilayah.

“Dengan anggaran tersebut, katakana lah tiap Kabupaten mendapat Rp. 50 milIar. Kalau sebuah rumah layak huni senilai Rp. 50 juta berarti bisa digunakan untuk membangun 1000 unit rumah layak huni. Bayangkan, berapa banyak yang bisa terbantu,” jelas Tom.

Bukan hanya itu, Tom menginginkan pengalihan subsidi juga membuat kekurangan infrastruktur di daerah, tidak lagi menjadi memberatkan APBD. Setidaknya, dana APBD dapat digunakan untuk kepentingan lain seperti peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Sementara itu, instruksi presiden RI Joko Widodo terkait melarang penambangan laut, Tom Haryono menegaskan perlu kajian dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Pasalnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi laut sudah diterbitkan dan biasanya diikuti IUP eksploitasi.

“Jadi aku lihat di Beltim, kendalanya diantaranya IUP untuk tambang sudah keluar. Sehingga perlu kajia-kajian dan koordinasi antara daerah dengan pusat,” ujar Tom.

“Itu diatur dalam Undang-Undang, kalau IUP eksploitasi sudah selesai harus keluarkan IUP eksploitasi. Kalau dibawa ke pengadilan, akan kalah. Sebab yang punya IUP tentu tidak tinggal diam, pasti berusaha,” tukasnya.

Penghentian tambang laut, kata Tom, tidak bisa serta merta dilaksanakan dalam waktu dekat. Satu-satunya hanya menunggu izin habis 10 tahun ke depan, dengan catatan tidak dilakukan perpanjangan.

“Kita tunggu saja habis izin pemegang IUP dalam waktu 10 tahun kedepan. Kalau sekarang, pastinya sulit dilakukan,” pungkasnya. (feb)