Triatmadja Kembalikan Kerugian Negara

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Terpidana Kasus Gratifikasi di DPRD Pangkalpinang

PANGKALPINANG – Terpidana kasus gratifikasi mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Triatmadja mengikuti langkah rekannya Yugo Saldian dengan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus yang mereka lakukan semasa menjadi wakil rakyat periode 1999-2004.
Pengembalian kerugian negara berupa uang pengganti sebesar Rp 40 juta dan denda Rp 200 juta berdasarkan keputusan majelis hakim kala itu, ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang Leonard Simanjuntak,SH.MH.         Leo mengungkapkan, pihaknya telah menerima uang pengganti dandenda dari Triatmadja pada Senin (16/2).
“Hari ini (Kemarin,red) kami menerima uang pengganti dan uang denda dari terpidana Triatmadja, sebesar Rp240 juta. Terdiri dari uang pengganti sebesar Rp40 juta. dan denda Rp200 juta,” Kata Leo saat ditemui Radar Bangka diruang kerjanya.
Dijelaskan kembali oleh Leo, dengan dikembalikannya kerugian negara tersebut membuat Triatmadja akan menerima keringanan hukuman penjara sebagaimana yang diputuskan majelis yaitu mengurangi hukuman penjara selama satu bulan penjara dan sebagai pengganti subsider penjara selama dua bulan penjara.
“Pembayaran uang pengganti dan denda tersebut berguna bagi terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman untuk mendapatkan remisi dan potongan masa hukuman selama mereka menjalani masa hukuman,” terangnya.
Triatmadja sebelumnya telah menjalani eksekusi dari Kejari Pangkalpinang setelah pihaknya menerima putusan Mahkamah Agung (MA), yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi (PT) Bangka Belitung dengan empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.
Menurutnya lagi, dalam perkara ini terdakwa terbukti menerima gratifikasi berupa tiga lembar cek dengan jumlah uang masing-masing senilai Rp40 Juta dari alm Umar AS.
“Majelis hakim menjerat para terpidana dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan  atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 ke 1 KUHP.” pungkasnya. (ant/rb)

Baca Juga:  Eko Wijaya untuk Babel: Beasiswa, Motor Sampah, Bibit, Hingga Sumur Bor

Rate this article!
Tags:
author

Author: