Umar Tolak Hengkang dari “Rumdin”

by -

*BPKAD Kasih Toleransi Hingga 26 Juni, Umar Rela Mati di Lokasi

TANJUNGPANDAN-Salah satu pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Belitung bernama Umaryadi Idris (82) tahun, menolak untuk angkat kaki dari rumah dinas yang sudah ditempati sejak belasan tahun lalu. Sebab, selain sudah lama mendiami, dirinya merasa selama ini tak ada masalah dengan rumah yang ada di Kelurahan Paal Satu Tanjungpandan tersebut.
Warga asli kelahiran Palembang yang sudah belasan tahun mengabdi sebagai PNS itu diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung segera angkat kaki dan mengosongkan seluruh isi perabotan rumah dinas. “Permintaan Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung agar saya segera mengosongkan rumah dinas itu sampai pada tanggal 25 Juni 2016 mendatang. Makanya, saya agak kaget setelah mendapat surat dari BPKAD itu,” beber Umar kepada Belitong Ekspres, Senin (15/6) lalu di kompleks Pemda.
Umar bercerita, pada saat ia membaca surat dari BPKAD tersebut, dirinya lantas mendatangi langsung kediaman Pimpinan DPRD Belitung. Dan di sela-sela pertemuan dirinya, unsur Pimpinan DPRD itu memberinya sebuah keyakinan dan harapan bahwa persoalan yang dialami oleh dirinya bisa terselesaikan dengan baik.
“Ini hanya soal kecil Pak Umar. Dan orang tidak seenaknya saja untuk mengusir Pak Umar dari rumah dinas itu,” kata Umar mengutip hasil percakapan dirinya dengan Pimpinan DPRD.
Yang menyedihkan lagi, lanjut Umar, rumah dinas yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.23 Kelurahan Paal Satu Tanjungpandan Belitung itu, tidak pernah mengalami ketertundaan pembayaran pajak Bumi dan bangunan (PBB). Bahkan, pembayaran tagihan PBB pun bukan sumbangsih dari pemerintah daerah tetapi dari uang pribadinya sendiri.
“Puluhan tahun saya sudah tinggal bersama isteri dan anak saya dirumah itu (rumah dinas,red). Dan pembayaran PBB rumah, justru dari uang pribadi saya sendiri,” ungkapnya.
Pensiunan golongan empat ini tak hanya mendatangi kediaman Pimpinan DPRD Belitung, ia juga pernah mendatangi langsung kediaman Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung (Dispenda) Iskandar Febro. Namun tetap saja, kata Umar, tidak mampan alias tidak menghadirkan solusi yang bijaksana.
“Malahan yang lucu lagi, pak Gubernur Rustam Effendi pada tanggal 1 Juni 2015 kemarin, sempat mengirimkan SMS kepada saya, kata Pak Gubernur, ternyata setelah di cek barang itu (rumah dinas,red) tidak masuk ke dalam aset Pemerintah Provinsi. Jadi, barang itu tidak masuk ke kita,” katanya sambil memperlihatkan bukti SMS dari Gubernur.
Sejumlah sumber lain menyebutkan, konon rumah dinas tersebut asetnya telah diserahkan oleh pejabat Kabupaten ke pejabat Pemerintah Provinsi. Dan untuk diketahui, rumah dinas yang ia huni saat ini sudah disertifikatkan sejak tahun 2010 lalu.
“Jika memang sudah dialihkan asetnya, setidaknya status tanahnya harus di-clear-kan terlebih dahulu. Bahkan, Pak Rustam (Gubernur Bangka Belitung,red)  masih intens menghubungi saya dan dia bilang itu bukan aset yang masuk ke Provinsi,” ungkapnya.
Dikatakan, dirinya bersama keluarganya rela mati tertimbun di dalam rumah, jika memang akan dilakukan penggusuran secara paksa oleh aparat. “Satu kertas pun barang-barang yang ada di dalam rumah dinas itu, saya tidak akan pernah pindahkan. Biarlah saya dan anak serta isteri saya mati di dalam rumah yang berukuran 47×17 meter itu pada saat digusur. Karena, saya tidak ada dana sama sekali untuk tinggal apalagi harus disuruh pindah ke tempat lain. Sekarang, mau pindah kemana, sedang uangnya pun gak ada,” tutup Umar.
Salah satu perwakilan dari pihak masyarakat yang akrab disapa Pak Long sangat mengecam tindakan serta kebijakan pemerintah daerah Belitung yang terkesan tak memiliki nilai kemanusiaan. Sebab menurutnya, sosok seorang Pak Umar adalah mantan abdi negara yang pernah berjasa kepada nusa bangsa dan negara. Karena itu, pemerintah daerah patut mempertimbangkan hal tersebut.
“Dia (pak Umar,red) bukan binatang. Tapi, dia seorang pensiunan yang sudah banyak menorehkan karya-karya nya dan berjasa untuk Belitung ini. Jadi, patut kita hargai,” kecamnya di hadapan Bupati Belitung dengan sejumlah kepala Dinas Kabupaten Belitung.
Pak Long mengaku sangat miris dengan pak Umar. Sebab, sudah hampir 19 tahun ia menghuni rumah dinas. Lantas, tiba-tiba ada ultimatum dari pihak pemerintah daerah agar segera mengosongkan rumah tersebut.
“Saya ingin menanyakan sisi kemanusian pemerintah daerah kita ini dimana? soal aset okelah, itu kewenangan pemerintah. Namun, mengenai kebijakan untuk menyelesaikannya itu sangat tidak manusiawi. Bahkan, Pak Umar sudah bilang, dia bakal menciptakan sejarah baru di Belitung. Rela mati bersama keluarganya dirumah dinas itu,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung melalui Kepala Bidang Aset BPKAD Yudi Dharma ketika dikonfirmasi mengatakan, alasan mendasar pihak pemerintah daerah menginginkan pengosongan rumah dinas tersebut karena masih masuk dalam daftar aset Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu, di tahun 2015 ini ada rencana Pemkab Belitung membangun Gedung BPKAD.
“Sebab kondisi sekarang ini memang belum maksimal dalam melayani masyarakat sehingga kami masih membutuhkan lahan yang representatif, aksesnya dan lokasinya mudah dijangkau. Terlebih bisa meningkatkan pendapatan daerah,” kata Yudi kepada BE Rabu (24/6) kemarin, diruang kerjanya.
Yudi menegaskan, penggusuran tersebut bukanlah semena-mena, tetapi ada tujuan yang jelas. Dan bahkan sebelumnya sudah pernah disosialisasikan kepada yang bersangkutan. Selain itu, asetnya sudah tercatat melalui Departemen Koperasi dan instansi vertikal di daerah terkait.
“Memang gak ada tenggang waktu untuk hunian rumah dinas tersebut. Namun ketika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan, yang bersangkutan harus siap,” ungkapnya.
Sebelumnya, tambah Yudi, aset tersebut pernah menjadi kewenangan daerah tetapi sudah dialihkan ke BPKAD Kabupaten Belitung sejak tahun 2004  era lahirnya otonomi daerah.(mg2)