Usai Divaksin, Jokowi Ingatkan Tetap Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan

by -
Usai Divaksin, Jokowi Ingatkan Tetap Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan
Penyuntikan vaksin dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (13/1).

belitongekspres.co.id, JAKARTA – Program vaksinasi masal resmi dimulai di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik Sinovac. Langkah ini, diharapkan menjadi momentum untuk perbaikan menyeluruh penanganan pagebluk yang sudah hampir setahun.

Vaksin yang dipakai di Indonesia adalah CoronaVac yang dikembangkan perusahaan China, Sinovac. Uji di Indonesia, menunjukkan tingkat efikasi vaksin mencapai 65,3 persen.

Jokowi menerima suntik vaksin sesuai janjinya. Penyuntikan vaksin dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (13/1). Mantan Gubernur DKI Jakarta menerima suntik vaksin di bagian lengan.

Proses penyuntikan vaksin disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi dilayani oleh para dokter kepresidenan.

Mantan Wali Kota Solo ini berpesan, agar masyarakat bersedia untuk divaksinasi. Hal ini bagian dari upaya pemerintah melawan pandemi. Soal waktu, Jokowi meminta bersabar.

Menurutnya, vaksin akan dilakukan secara bertahap. Ia juga memastikan, jika vaksin akan diberikan secara gratis. “Ingat, walaupun sudah divaksin nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang paling penting itu,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tidak lengah meski vaksinasi segera dimulai. Muhaimin mengatakan, vaksinasi tidak boleh dijadikan alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Kita tidak boleh lengah, semua pihak tetap waspada terhadap Covid-19. Masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” katanya.

Politisi PKB ini juga mendukung penuh program vaksinasi tersebut. Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu akan kualitas vaksin yang disiapkan pemerintah secara gratis.

Presiden Jokowi kan sudah memberikan contoh sebagai prototype vaksin Covid. Itu artinya vaksin Covid ini dipastikan aman. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk menolak vaksin, bebernya.

Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengadaan vaksin dan memastikan distribusinya berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Vaksin adalah hak masyarakat, sehingga harus segera dan distribusinya harus tepat sasaran agar kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak,” ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, langkah pemerintah ini perlu disambut sebagai momentum untuk perbaikan secara menyeluruh penanganan pandemi.

Menurutnya, optimisme yang muncul dengan mulainya program vaksinasi ini jangan sampai sebatas jadi euphoria. Yang dikhawatirkan, malah akan membuat terlena karena seakan-akan semua akan selesai dengan vaksin.

Hampir satu tahun pandemi berlangsung, penanganannya masih terlihat kedodoran. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 sering berubah-ubah, ini membuat masyarakat kebingungan, katanya.

Sukamta menambahkan, dengan masih banyaknya masalah penanganan pandemi yang tidak kunjung terselesaikan. Pemerintah terkesan andalkan vaksinasi ini sebagai kebijakan pamungkas.

Menurutnya, jika hanya vaksinasi yang diandalkan sementara pemerintah tidak serius perbaiki berbagai persoalan yang ada, program vaksinasi tidak akan berjalan efektif.

Banyak ahli epidemiologi ingatkan agar pemerintah tidak hanya andalkan vaksin. Memperkuat pelacakan dan pengetesan (3T) serta kedisiplinan masyarakat melakukan prokes menjadi kunci keberhasilan penangangan penyebaran virus, selain vaksinasi, terangnya.

Menurutnya, pemerintah perlu segera berbenah. Beberapa kesempatan, pemerintah mengatakan pandemi momentum kemandirian industri farmasi, momentum reformasi sistem kesehatan.

Ada banyak temuan dan inovasi anak bangsa seperti alat deteksi Covid, GeNose UGM dan CePAD UNPAD. Juga ada ratusan inovasi lainnya terkait penanganan covid.

Mestinya pemerintah tidak sekadar memberi izin edar, tapi juga fasilitasi untuk produksi dalam jumlah masal. Yang terjadi kan tetap saja impor besar-besaran. Kalau seperti ini, kapan momentum kemandirian industri farmasi diwujudkan? tanyanya.

Ia juga berharap, pemerintah mendorong percepatan produksi vaksin merah putih. Hal ini agar Indonesia segera keluar dari ketergantungan impor vaksin.

Vaksin merah putih perlu segera diwujudkan. Anggaran triliunan jika diputar di dalam negeri akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional, tutup Sukamta. (khf/fin)