Wabup: Awasi Distribusi SPPT-PBB

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Diberitahukan Pula Jatuh Temponya

foto A-SPPTWABUP-sppt

Foto A: humas kab.belitung
Wakil Bupati Belitung, Erwandi A Rani (tengah), Taufik Rizani (empat dari kanan), Karyadi Sahminan (tiga dari kanan), Iskandar Febro (paling kiri) saat foto bersama dengan para Kades dan Camat.

TANJUNGPANDAN- Wakil Bupati Belitung, Erwandi A Rani meminta agar dilakukan pengawasan terhadap proses distribusi SPPT-PBB di Desa/Kelurahan. Selain itu, penting pula diberikan penjelasan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
“Harus pantau dan awasi penyampaian SPPT-PBB dan penagihan tunggakan PBB tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu tugas pokok yang menjadi penilaian kinerja kita bersama, khususnya Dinas/Instansi terkait,  disamping tugas lainnya dalam mencapai keberhasilan dan merealisasikan penerimaan PBB,’’ ujar Wabup dalam sambutannya di sela-sela penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Buku 1, 2, 3) Tahun 2015 kepada Perwakilan Desa/Kecamatan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (2/4), pekan lalu di Ruang Sidang Pemkab Belitung.
Wabup mengatakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Belitung, Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
‘’Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya berharap agar Dinas/Jajaran terkait dapat melaksanakan seluruh proses pengelolaan PBB dengan sebaik-baiknya. Dan meningkatkan koordinasi ke sektor lainnya guna meningkatkan realisasi penerimaan PBB, kemudian SPPT PBB ini agar segera disampaikan kepada Wajib Pajak di lingkungan kerja masing-masing’’, jelas Wabup.
Dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Belitung, Iskandar Febro, SH, MM mengatakan, adapun realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Belitung selama tiga tahun terakhir, sebelum menjadi kewenangan daerah atau masih menjadi pajak pusat yang dilakukan oleh KPP-Pratama yakni, untuk tahun 2011 terealisasi Rp 2.082.928.689,- dengan SPPT 28.357. Lantas untuk tahun 2012 terealisasi Rp 2.707.400.960 dengan SPPT 26.763, dan untuk tahun 2013 terealisasi Rp 1.757.777.397 dengan SPPT 21.333.  Selanjutnya, tahun 2014, setelah dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung terealisasi Rp 6.109.979.274,- terdiri dari 84.240 SPPT.
Turut hadir dalam acara, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani, A.Md, Sekda Kabupaten Belitung, Karyadi Sahminan, SE, M.A.P, para Camat, Kades, Lurah, aparatur Desa/Kelurahan serta sejumlah undangan lainnya.(ade/hms)

Baca Juga:  SMPN 2 Badau Dinilai untuk Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2019
Rate this article!
Tags:
author

Author: