Wabup Minta Soal Lahan Segera Selesai

by -

*Camat: Masyarakat tidak mungkin mengada-ngada

MEMBALONG–Wakil Bupati Belitung Erwandi A Rani mengatakan, persoalan sengketa lahan di Desa Simpang Rusa antara warga Dusun Simpang Rusa dan PT Foresta Dwikarya Lestari   (PT Foresta) harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik. Jadi, Jangan sampai terjadi suasana yang tidak kondusif berkepanjangan di wilayah ini.

Apalagi, lanjut Erwandi, ada tuntutan dari masyarakat. Erwandi menjelaskan, cek benar-benar bagaimana proses pembibitan dahulu. Apakah benar lahan itu dipinjam dari masyarakat. Jika begitu tolong dibenarkan dan diberikan hak masyarakat.

“Katakanlah kalau ada proses minjam lahan, tahu-tahu dimiliki, masyarakat tidak tahu, dibenarkanlah itu. Jangan sampai tidak kondusif, karena mereka adalah subjek pembangunan bukan objek,” ujarnya.

Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat satu kali terjatuh juga. Maknanya sehebat apapun menyembunyikan hal yang tidak benar pasti mencuat juga.

Dia menambahkan, meski dahulu meminjam secara lisan kepada dukun, tapi dukun tidak boleh disalahkan. Saat ini masyarakat sudah maju dan mulai pintar. “Itukan begini, paling tidak itu sudah terjadi, memang kik dukun tidak paham surat menyurat, jangan disamakan kik dukun dengan perangkat desa,” pungkasnya.
Selasa (24/5) lalu, masyarakat Desa Simpang Rusa meminta haknya dengan mediasi bersama perwakilan manajemen perusahaan. Pertemuan digelar di Balai Dusun setempat, mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB.
Camat Membalong Syamsudin mengatakan, masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp 2 miliar. Menurut masyarakat, dulu pihak perusahaan hanya meminjam lahan dua hektar untuk pembibitan melalui dukun kampung. Namun tidak ada perjanjian tertulis, hanya secara lisan.
“Masyarakat mengatakan lahan mereka dipinjam, bukan hanya dua hektar tapi menjadi 100 hektar lebih. Mereka menuntut ganti rugi sebesar dua miliar. Ini menurut masyarakat,” kata Syamsudin pada pertemuan yang dijaga ketat aparat dari Polisi, Pol PP dan security PT Foresta.
Meskipun hanya secara lisan, menurut Syamsudin, masyarakat tidak mungkin mengada-ngada. Ia pun meminta masyarakat konsisten jika ada bukti bahwa perusahaan dulunya hanya meminjam.
“Saya rasa masyarakat ini tidak mengada-ngada. Kalau kita benar dak usa takut pak. Jangan takut kalau itu benar, yg takut kalau kita ngada-ngada. Kalau tidak ada dokumen atau manusia yang menyaksikan waktu itu,” ujarnya.
Sementara Perwakilan Perusahaan Fitrizal Zakir meminta masyarakat agar menunjukkan bukti peminjaman lahan dari masyarakat. Ia menyebut lahan yang dipertanyakan masyarakat itu sudah ada hak guna usaha (HGU). Ia pun secara pribadi siap membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini.
“Tolong berikan, sampaikan kepada saya, data atau dokumen yang bisa saya perjuangkan. Jika ternyata data dokumen tidak ada, sifatnya lisan, apakah perjanjian, peminjaman, karena tidak ada tertulis saya tidak bisa memastikan,” kata Fitrizal yang didampingi tiga rekan dari perusahaan.
Kepala Desa Simpang Rusa, Rahadi berharap masalah ini segera selesai dengan baik. “Semoga masyarakat bisa segera mendapat keputusan perusahaan, kita tunggu setidaknya tiga minggu, tapi jika ada perkembangan, perusahaan akan beritahu pihak desa,’’ ujar Rahadi kepada Belitong Ekspres, usai pertemuan.(agu/ade)