Wagub Setuju Izin Miras

by -

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, Selasa (17/3) kemarin didatangi para pengusaha dan pedagang minuman keras (Miras) guna meminta adanya pengesahan perizinan penjualan miras di Babel.
Wagub pun langsung menggelar rapat bersama para pengusaha dan pedagang minuman keras di ruang rapat kantornya. Namun rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Pangkalpinang, M. Sopian dan Kepala Satpol-PP Kota Pangkalpinang, Abdullany tersebut berlangsung tertutup.
Dari hasil pertemuan tersebut, Dayat secara lisan menyatakan persetujuannya terhadap penjualan miras di Babel. Itu dinyatakannya setelah mendengarkan keluhan-keluhan para pengusaha miras yang hadir pada rapat bersama.
“Para pengusaha tadi datang ke saya karena mengeluh jual bir di Babel ini susah betul, padahal orang Babel banyak yang peminum,” ujar Dayat kepada Radar Bangka (RB), usai rapat.
Bagi dirinya, dijelaskan Dayat penjualan miras di Babel tidak perlu dilakukan pembatasan. “Kalau saya, mereka jual bir itu tidak masalah, kita saling tutup mata saja. Dan seharusnya pabrik arak juga boleh dibangun di Babel ini karena memang masyarakat Bangka gila minum,” jelasnya.
Ia juga memberikan pandangan dan perbandingan. Seperti halnya Undang-undang Pornografi di Bali, menurut Dayat, aturan tersebut dalam pemberlakuannya di daerah wisata itu tidak berpengaruh besar karena dilindungi Dinas Pariwisata setempat. Untuk itu ia menegaskan jika penjualan miras di Babel tidak perlu dipersoalkan.
Bahkan Dayat menanggapi usulan para pengusahan dan pedagangan minuman keras ini, menurut Dayat ia akan mengusulkan ke Kementrian. “Pemerintah memang yang harus usulkan ini ke menteri, dan ini salah satu cara kita, iya tidaknya kita tunggu saja,” tandasnya.
Sementara Wakil Walikota Pangkalpinang, M.Sopian menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya hanya memfasilitasi para pedagang untuk bertemu dengan wagub agar dapat membebaskan penjualan miras. Akan tetapi ia memastikan hal itu tetap harus dijalankan berdasarkan aturan yang sudah ada.
” Kita kan ada aturan yang mengatur tentang perizinan itu, tidak sembarangan untuk bisa memberi izin. Kita harus patuh terhadap peraturan menteri perdagangan dimana harus ada kriteria tersendiri yang mana boleh diberikan izin. Dari hasil pertemuan tadi hanya ada dua tempat yang diberikan izin salah satunya hotel,” tandasnya. (eza/cr61)