Warga Aik Selumar Pertanyakan Dana Plasma

by -

*Diduga Pengelolaan Koperasi PSB Tak Transparan

*Pjs Kades Nyatakan Perdes Cacat Hukum, Hanya Hasil Musyawarah

SIJUK-Ratusan warga Desa Selumar melaporkan pengurus Koperasi Koperasi Plasma Sejahtera Bersama (PSB) ke polisi. Pasalnya, pihak koperasi diduga tak transparan dalam pengelolaan dana plasma jatah warga. Diperkirakan dana plasma yang tak jelas penyalurannya dan diduga ada penggelapan mencapai Rp 547 juta.

Informasi yang dihimpun Belitong Ekspres menyebutkan, sebagian warga Desa Selumar mempertanyakan dana plasa dari PT AMA (Agro Makmur Abadi) yang dikelola koperasi PSB. Sekitar 500 warga mempertanyakan kasus pengelolaan dana plasma ini dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk protes. Warga juga menuding koperasi tak transparan dalam pengelolaan dana plasma.

Selain itu, warga juga sudah melaporkan kasus dugaan penggelapan uang koperasi plasma itu ke Polsek Sijuk pada 28 September 2015, lalu. Laporan warga sudah diterima petugas polisi di Polsek Sijuk.

“Masyarakat Desa Air Selumar sebagian besar tidak percaya lagi dengan pengurus dan pengawas koperasi plasma,“ Ketua Perwakilan Masyarakat Desa Selumar Agung kepada BE, Jumat, (30/10), pekan lalu.

Menurut Agung, ada kabar beredar dan sesua data yang dimilikinya, ada indiksi, penggelapan dana plasma ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kabarnya, beberapa pengurus Koperasi Plasma Sejahtera Bersama dinilai tidak bersikap transparan atas pengelolan dana plasma. Dana yang diduga digelapkan mencapai Rp 547 juta mulai tahun 2012 hingga 2014.

“Data yang kami dapat dari keterangan kepala dusun, Pjs (Kades,Red), RT, serta dari PT AMA, kami mendapatkan bocoran dari pengurus koperasi tentang jumlah uang yang masuk mulai dari tahun 2012. Setalah kami data dan hitung ulang, teryata pembagian hasil plasma sebesar 60 persen tidak semuanya masuk ke jatah masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh Agung menjelaskan, Perdes (Peraturan Desa) tentang koperasi yang mengelola aliran dana plasma  itu dinilai bodong. Sebab, hingga kini Perdes tersebut tak pernah memiliki kekuatan hukum karena tak pernah ditandatangani oleh Kades.

Disebutkan dalam Perdes prematur itu memuat aturan pembagian plasma. Yakni, masyarakat 60%, koperasi 30% dan desa mendapat pembagian 10%. Tapi, di lapangan 60% dana untuk masyarakat (diduga,Red) tidak diberikan semua,’’ ungkapnya dengan nada serius.

Seorang Warga Air Selumar yang juga pelapor ke Polisi, Dicun mengatakan, data yang dia dapatkan sampai saat ini Perdes itu tidak pernah ditandatangaani  mantan Kades Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Dicun, aturan persentase plasma tersebut jelas sekali, 60% masyarakat 30% koperasi 10% desa. “Di mana-mana operasional maksimal 5%, apalagi udah miliaran rupiah. Jadi selama ini meraka (pengurus koperasi,Red) berlindung di balik Perdes. Kami sebagai warga selama empat tahun, secara tidak langsung dibodohi dengan perdes yang tidak punya kekuatan hukum tetap,“ ucapnya.

Tidak cuma itu, menurut versi pihak Koperasi, kepala keluarga (KK-red) yang mendapatkan dana plasma sebanyak 911 KK. Namun, setelah dicek di Kantor Desa, data yang ada di Air Selumar ternyata sebanyak 906 KK. Dan setelah disurvei, sebagian KK ada yang tidak mendapatkan dana plasma  secara penuh yang diberikan dari oleh PT AMA.

Terpisah, Pejabat Sementara (PJS) Desa Selumar Asnawi, saat ditemui Belitong Ekspres, mengatakan, Perdes yang mengatur tentang pembagian plasma tersebut tidak bisa menjadi acuan. Sebab, Perdes itu tidak ditandatangani oleh Kades saat itu. Jadi, Perdes itu dinilai cacat hukum sejak 16 Juni 2012.

Dinilai cacat hukum, kata Asnawi, Perdes tersebut muncul atas hasil musyawarah mufakat antara BPD, tokoh agama, pihak Koperasi Plasma Sejahterah Bersama, ketua RT dan Perwakilan Masyarakat.

Di tanya soal pembagian jatah plasma atas hak masyarakat yang tidak diterima secara peuh, Pjs Kades memaparkan, pihak koperasi yang dianggap lebih tahu soal aturan pembagina plasma itu.

“Kalau kita pemerintah desa mencampuri hal tersebut gak etis, karena meraka pihak koperasi ada anggaran rumah tangga sendiri dan dibentuk di atas akta notaris. Dan koperasi di bawah naungan dan pengesahan Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi),’’ papar Asnawi.

Ditambahkan, Perdes tersebut sudah tidak dipakai semenjak dipelajari, ternyata cacat hukum sejak tanggal 2 Oktober 2015. “Percuma menjadi acuan kalau tidak disahkan. Pemerintah Desa palingan hanya mengakomodir untuk musyawarah antara pihak koperasi dengan masyarakat itu pun karena adanya plsma yang berdomisilli di desa,” tukasnya.

Usai mendapat keterangan dari Pjs Kades, BE mencoba mendatangi kantor Koperasi PSB di Aik Selumar. Saat di lokasi kantor, BE hanya menemui Bendahara Koperasi yang mengaku bernama Nasir. Ketika diminta konfirmasi soal pengaduan warga mengenai dugaan penyelewengan dana plasma warga, Nasir enggan berkomentar. Bahkan, BE yang mencoba meminta nomor handphone (HP) ketua koperasi, lagi-lagi Nasir tak memberikan, dengan alasan takut salah.

Tak berhasil mendapatkan kontak HP Ketua Koperasi PSB yang diketahui bernama Juhri, BE mencoba mendatangi rumahnya. Saat di rumah ketua koperasi, BE hanya ditemui istrinya. “Bapak sedang pergi,’’ ucap sang istri.(mg1)