Warga Juru Seberang Desak DPRD

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Agar Dorong Segera Gelar Pilkades, Pengangkatan Pjs Dinilai Ada Rekayasa
TANJUNGPANDAN-Tidak adanya kepastian soal pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Juru Seberang hingga saat iniakhirnya puluhan masyarakat Desa Juru Seberang Rabu (25/3) siang kemarin, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Belitung. Mereka mendesak DPRD untuk bisa mendorong percepatan proses pelaksanaan Pilkades di Desa Juru Seberang.

Mereka yang mengadu ke Komisi II DPRD Belitung itu diterima Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani bersama seluruh anggota Komisi II DPRD Belitung yakni. Nampak hadir Ketua Komisi II Firuzah,Wakil Ketua Komisi II Junaidi Derani, Sekertaris Komisi II Agung Maitreyawira, Anggota Komisi II Syamsir, H Mastop, Syamsudin dan Andres.
Juru bicara Desa Deberang Darsono mengatakan, sebetulnya masyarakat sangat mengikuti arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Belitung, asalkan hal itu mengacu pada aturan.
“Hanya saja, kami sesalkan proses pilkadesnya terlalu lama. Sedang anggarannya sudah turun,” kata Mate sapaan akrab Darsono dalam rapat dengar pendapat (hearing) Rabu (25/3) kemarin, di Gedung Dewan.
Mate sangat menyesalkan penunjukan Pjs Kades Juru Seberang oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Pasalnya, dalam pengangkatan tersebut  seakan-akan ada sebuah rekayasa.
“Sebab, BPD dan aparat desa juru Seberang tidak dilibatkan saat rapat. Padahal, rapat itu sangat penting. Apalagi menyangkut soal kepemimpinan desa,” katanya.
Mate menjelaskan, Permendagri No 12 Tahun 2014 Pasal 4 disebutkan bahwa ketersedian PNS di lingkup pemeritah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.
“Artinya, Pjs Kades itu harus di duduki oleh PNS. Ini jangan dianggap sepele. Dan saya anggap Pemda tidak mengikuti aturan dan bahkan melawan aturan Kementerian,” ucapnya.
Lanjut dia, aturan Pemda memang membingungkan. Pasalnya, pemilihan Kades yang semula direncanakan Januari 2015 lalu, hingga sekarang belum juga dilaksanakan. “Bahkan, saat ini muncul lagi larangan untuk tidak boleh menggunakan dana APBDES dalam proses pemilihan Kades.” terangnya.
Mantan Ketua BPD Desa Juru Seberang ini menambahkan, aturan Permendagri itu sudah harga mati. Peraturan Kementerian ini pun, tidak akan mampu dikalahkan oleh Peraturan Bupati.
“Sekarang Pjs-nya dipertahankan. Ini ada apa? Sementara, Pjs ini kami anggap sudah sangat bermasalah. Bahkan pengangkatan Pjs pun tidak melibatkan aparat desa,” bebernya.

Ia meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Belitung, agar Pjs-nya segera diganti dengan PNS. Dan kalau bisa PNS-nya harus dari luar daerah supaya netral dan tidak banyak kongkalingkong.
“Karena kami masyarakat yang mengontrol dan menilai kinerja pemerintah,” pungkasnya.(mg2)

Rate this article!
author

Author: