Warga Kembiri Mengadu ke DPRD

by -2 views
Suasana audiensi terkait persoalan tumpang tindih sertifikat antara milik warga dan perusahaan, Selasa (29/1) kemarin di DPRD Belitung.

*Terkait Tumpang Tindih Lahan Dengan PT Foresta

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Sejumlah masyarakat Desa Kembiri Kecamatan Membalong menyambangi Kantor DPRD Belitung Selasa (29/1) kemarin. Kedatangan warga ini terkait persoalan tumpang tindih lahan antara pihak warga dengan pihak PT Foresta Dwi Karya.

Pjs Kades Desa Kembiri Zuhari mengatakan, persoalan ini bermula ketika pihak ahli waris tanah yang merupakan warga Dusun Aik Gede Desa Kembiri Kecamatan Membalong meminta bantuan petugas. Bantuan itu untuk mengecek dan mengukur tanah miliknya saat ada program Prona pada tahun 2018 lalu.

Kemudian, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas ternyata sebagian tanah miliknya masuk di dalam HGU milik PT Foresta seluas 3000 meter persegi. Padahal sertifikat milik warga tersebut dikeluarkan pada tahun 1984, sedangkan sertifikat HGU perusahaan pada tahun 1994.

“Sebenarnya kami dari Pemerintah Desa sudah beberapa kali memediasikan persoalan ini antara warga dengnan pihak perusahaan. Akan tetapi tidak ada titik temu, antara kedua belah pihak, sehingga sampailah pada pertemuan dengar pendapat di DPRD pada hari ini,” katanya usai pertemuan kepada Belitong Ekspres.

Dalam hal ini warga meminta lahan miliknya seluas 3000 meter itu untuk dibayarkan (beli,red) oleh pihak perusahaan dengan harga Rp 26 juta. Selain itu, juga konvensasi 69 pohon sawit yang masuk dalam sertifikat warga dikali Rp 1 juta, totalnya sekitar Rp 95jt.

“Pihak dari ahli waris tidak pernah merasakan manfaat atau hasil dari pohon sawit yang masuk di dalam lahan miliknya tersebut selama kurang lebih 18 tahun,” pungkas Zuhari.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Belitung I Bagus Diarsa mengatakan, PT Foresta sudah berberapa kali bermasalah dengan masyarakat sekitar, seperti persoalan limbah dan sekarang dugaan penyerobotan lahan.

Menurutnya, masyarakat berhak untuk menikmati hasil dari manfaat pohon sawit tersebut. Sebab, sampai saat ini sertifikat warga tersebut belum pernah dilakukan pelepasan lahan.

“Saya mendukung warga (ahli waris,red) untuk memanfaatkan pohon sawit tersebut dan kita di komisi I siap mengawal persoalan ini sampai selesai. Sebab sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan hari ini, pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dalam kurun waktu satu bulan,” kata politisi Nasdem itu. (rez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *