Warga Masih Beda Pendapat

by -

*Soal Investasi Perkebunan Sawit di Mempiu

TANJUNGPANDAN-Perbedaan pendapat di antara masyarakat di Dusun Mempiu Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung menyusul invetsasi perkebunan sawit, ternyata masih terjadi. Jika sebagian masyarakat masih menolak, maka sebagian lain tetap meminta proses pembangunan perkebunan sawit oleh PT PUS ini terus dilanjutkan, apalagi sudah mengantongi izin lokasi dari Bupati.
Sebagian masyarakat khawatir jika lahan mereka dikelola oleh perusahaan, maka tak bisa lagi mengolahnya. Sementara, sebagian masyarakat tetap harus dikelola oleh perusahaan, karena bisa mendatangkan manfaat ekonomi. Sebab, warga tanpa harus mengeluarkan modal di saat warga memang benar-benar tak memiliki modal membuka kebun yang dinilai tak sedikit biayanya, apalagi menunggu panen sekian tahun ke depan.
Warga yang menolak kelanjutan investasi di Mempiu akhirnya melakukan aksi demonstrasi Kamis (30/4) kemarin, di halaman Kantor Bupati Belitung terkait penolakan Investasi perkebunan kelapa sawit oleh PT Pratama Unggul Sejahtera (PUS) di Dusun Mempiu. Mereka ditemui Bupati Belitung Sahani Saleh.
Sementara itu, pada hari yang sama, sebanyak enam orang perwakilan dari 14 pekerja PT PUS Kamis (30/4) sore, mendatangi Kantor PT PUS dan meminta kepada pihak perusahaan untuk terus beroperasi. Alasannya, demi survavilitas (kelangsungan dan kesejahteraan hidup keluarga mereka,red)
“Kalo misal, perusahaan ndak lagi mempekerjakan kamek. Kire-kire kamek ini makan ape,”? Tanya salah satu pekerja PT PUS asal Desa Mempiu itu.
Atas kondisi demikian, para pekerja tersebut meminta agar sebaiknya perusahaan melanjutkan beroperasi kembali. “Kami minta dilanjutkan saja demi mengurangi pengangguran di Desa Mempiu.  Okelah, tak masalah perusahaan mau berhenti untuk mempekerjakan kami. Namun,kami juga akan menuntut tanggung jawab perusahaan selama ini kepada kami. Kalau tidak, maka kami akan berontak,” ancamnya.
Koordinator aksi Firwan mengatakan, bahwa ada ketidakberesan dalam izin yang di terbitkan oleh Bupati Belitung. Sebab, pemberian izin kepada perusahaan sawit untuk melakukan investasi kepada perusahaan tidaklah sejalan dengan dengan kehendak masyarakat setempat.
Firman menilai, sangat tidak elok jika pemerintah daerah Belitung memaksakan para investor masuk ke Belitung dengan dalil sekadar peningkatan dan pengejaran pendapatan asli daerah (PAD). Tanpa memikirkan kehidupan masyarakat.
Tak lama kemudian, akhirnya Bupati Belitung Sahani Saleh keluar dari ruangan kantor Bupati dan menemui ratusan demonstran saat itu. Bupati Sanem pada saat dipersilahkan berbicara mengatakan, izin tersebut diterbitkan tidak semena-mena. Namun, proses awalnya sudah ada persetujuan dari Camat, Desa dan BPD.
“Dan ada tim 11 sudah diturunkan dengan berita acara yang lengkap. Dan izin itu diterbitkan sebenarnya hanya untuk memperoleh lahan untuk usaha perkebunan bukan untuk penggarapan,” jelas Sanem sapaan akrab Bupati Belitung.

Terpisah, Humas PT Pratama Unggul Sejahtera (PUS) Ariansyah menyatakan, tetap berpedoman pada izin lokasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Belitung. Sebab menurutnya, izin tersebut merupakan produk hukum Bupati.  “Ketika izin itu dicabut harus ada sebab musabab. Dan jika dalam sebab musbab ternyata adalah kesalahan kami, maka kami akan tunduk (mengalah,red),” tegas Arin kepada Belitong Ekspres Kamis (30/4) malam, lalu di Kantor PT PUS.
Permasalah Izin terbit, lanjut Arin, karena sudah ada rekomendasi dari BPD, Kepala Desa dan Camat. Lantas, ada permohonan ke Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Belitung dan tim 11 yang terbentuk juga sudah turun ke lapangan dan mengeluarkan advis terkait dengan tupoksinya. “Termasuk, BPN juga sudah mengeluarkan advis. Namun, setelah di verifikasi hingga akhirnya mendapatkan lahan,” terangnya.
Arin mengatakan, ketika perusahaan telah mendapatkan izin lokasi dari Pemerintah Daerah, berarti itu sudah ada kewenangan untuk mengelola. Apalagi, status tanahnya adalah status quo.
“Apa yang kurang lagi. Kami sudah ada plasma 35 persen. Lalu, 40 hektar kami berikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat,” beber Arin.
Arin menegaskan, jika izin itu dicabut, bisa saja akan di PTUN kan. Namun, hingga saat ini belum ada petunjuk dari sang owner (pemilik perusahaan,red). Prinsipnya, tetap mengikuti arahan dari pimpinan. “Bupati juga saat ini belum memberi sinyalemen untuk itu (pencabutan izin,red),” jelasnya.
Di singgung mengenai lahan yang berstatus quo kaitannya dengan pembukaan lahan oleh PT PUS. Sedangkan izin yang diterbitkan oleh Bupati Belitung bukan izin penggarapan lahan. Tetapi izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
“Izin lokasi ini lah yang kemudian dijadikan pedoman oleh perusahaan sebagai porsi pembebasan atau inclab. Status quo objeknya ada di izin lokasi. Siapapun itu, dia tidak bisa melakukan aktivitas di situ,” katanya.

Sementara itu, sebanyak 6 orang perwakilan dari 14 pekerja PT PUS Kamis (30/4) sore lalu, mendatangi Kantor PT PUS dan meminta kepada pihak perusahaan untuk terus beroperasi. Alasannya, demi survavilitas (kelangsungan dan kesejahteraan hidup keluarga mereka,red)
“Kalo misal, perusahaan ndak lagi mempekerjakan kamek. Kire-kire kamek ini makan ape,”? Tanya salah satu pekerja PT PUS asal Desa Mempiu itu.
Arin kembali menanggapi, bahwa segala hal yang terjadi saat ini sesungguhnya bukan atas kehendak dari perusahaan. Namun, kehendak masyarakat. “Yang pasti, ini bukan kehendak kami tetapi kehendak masyarakat. Termasuk kehendak pemerintah juga. Intinya, kami tidak pernah berniat menelantarkan kalian semua (karyawan,red),” ucapnya dihadapan pekerja.(kin/mg2mg3)